Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sangat Penting

"Tidak hanya itu layana pelindungan dan penempatan yang diberikan jugaperlu didukung dengan kementerian atau lembaga sektor dan aparat penegak hukum," katanya.

Menteri Tjahjo menambahkan, paska UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh pada organisasi BP2MI. Bagaimana pun juga UU Nomor 18 tahun 2017 ini adalah tonggak perjalanan penting dalam penguatan kelembagaan pelindungan pekerja migran Indonesia.

"Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sendiri bersama dengan BP2MI telah menyelesaikan penyusunan organisasi Kantor Pusat BP2MI melalui Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan BP2MI Nomor 4Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP2MI," katanya.

Menurut Tjahjo, penataan organisasi tersebut memang masih menyisakanpekerjaan besar yaitu transformasi UPT BNP2TKI menjadi UPT BP2MI, yang saat ini dalam proses pembahasan intensif antar kementerian dan lembaga yang diinisiasi oleh Kemenpan RB. Keberadaan UPT dalam pelaksanaan tugas BP2MI itu sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas pelindungan PMI.

"Terutama untuk menjamin layananpelindungan di wilayah kantong PMI. Hal tersebut juga selaras dengan pengaturan di dalam Perpres Nomor90 Tahun 2019 tentang BP2MI yang mengamanatkan bahwa di lingkungan BP2MI dapat dibentuk UPT setelah mendapat persetujuan Menteri RB," ujar mantan Anggota DPR enam periode tersebut.
Halaman Selanjutnya....