Layanan Adminduk Tak Boleh Parsial

JAKARTA - Layanan dokumen atau administrasi kependudukan (adminduk) tidak boleh parsial, tetapi harus terintegrasi. Dukungan teknologi menjadi sangat penting sehingga mengharuskan layanan kependudukan lebih adaptif dengan perkembangan teknologi.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (17/6).

Menurut Zudan, salah satu contoh layanan Dukcapil terintegrasi adalah ketika ada bayi lahir. "Bayi baru lahir selain dapat akta lahir, Biodata, dan Kartu Identitas Anak (KIA), orangtuanya dapat KK baru," kata Zudan.

Intinya, kata Zudan, harapan masyarakat atas pelayanan Dukcapil yang terus meningkat harus dijawab dengan kecepatan pelayanan. Sebab saat ini warga pemohon layanan dokumen kependudukan tidak hanya menginginkan pelayanan yang gratis, tetapi juga cepat.

"Itu sebabnya, Dukcapil terus bergerak berupaya memenuhi tuntutan masyarakat. Sejumlah tonggak-tonggak lompatan pencapaian Dukcapil. Diawali dengan launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Batam pada 2018. Pada 8-9 Februari 2018 kita launching Dukcapil Go Digital di Batam. Setelah itu pada 8-9 Februari 2019 diluncurkan dokumen kependudukan dengan Tanda Tangan Elektronik. Kemarin di Bali tanggal 8-9 Februari 2022 Dukcapil kembali meluncurkan layanan adminduk dalam genggaman. Dukcapil terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi," papar Zudan.

Sistem SIAK
Kepada seluruh birokrasi Dukcapil, Zudan juga berpesan harus gesit dan responsif. Sekarang sudah ada Permendagri seperti Permendagri Nomor 108 dan Nomor 109 Tahun 2019 yang makin mendorong aparatur Dukcapil bekerja lebih gesit. Artinya, pegawai Dukcapil harus berpikir serba sistem, peduli, gotong royong dan bertanggung jawab.

"Wujud sistem SIAK juga terus dibenahi dari SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat. Dengan sarana SIAK Terpusat Dukcapil bisa rekam cetak e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya di luar domisili. E-KTP itu yang tanda tangan bukan petugas Dukcapil tapi penduduk itu sendiri sehingga bisa dicetak di manapun," ujarnya.

Sementara terkait kerja gotong royong, Zudan mencontohkan ketika blanko habis. Dinas Dukcapil yang kehabisan blanko bisa pinjam ke Dinas Dukcapil terdekat yang blankonya masih berlebih.