Lawan Tiongkok, Jepang akan Investasi 75 Miliar Dolar di Indo-Pasifik

Doc: ANTARA/REUTERS/Adnan Abidi

Ket. PM Jepang Fumio Kishida berjabat tangan dengan PM India Narendra Modi sebelum pertemuan mereka di Gedung Hyderabad di New Delhi, India pada 20 Maret 2023.

TOKYO/NEW DELHI - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Senin (20/3) mengumumkan rencana baru untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas, menjanjikan investasi miliaran dolar buat membantu ekonomi di seluruh kawasan dalam segala hal mulai dari industri hingga pencegahan bencana.

Rencana yang dia umumkan di New Delhi itu dipandang sebagai upaya Tokyo untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara di Asia Selatan dan Tenggara untuk melawan Tiongkok yang tumbuh di sana.

Kishida juga mengatakan Jepang ingin invasi Rusia ke Ukraina diakhiri secepat mungkin dan menyerukan "Global South", istilah luas yang mengacu pada negara-negara di Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika Latin, untuk "menunjukkan solidaritas" setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Kishida mengatakan ada empat "pilar" dalam rencana Indo-Pasifik baru Jepang: menjaga perdamaian, menangani masalah global baru dalam kerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik, mencapai konektivitas global melalui berbagai platform, dan memastikan keamanan laut dan langit terbuka.

Jepang menjanjikan 75 miliar dolar AS ke wilayah tersebut pada tahun 2030 melalui investasi swasta dan pinjaman yen serta dengan meningkatkan bantuan melalui bantuan dan hibah resmi pemerintah.

"Kami berencana memperluas kerja sama kerangka kerja Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Kishida kepada Dewan Urusan Dunia India.

Dia menekankan peningkatan konektivitas antar negara dan mempromosikan kebebasan navigasi, dengan fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan maritim di antara negara-negara yang berpikiran sama.

Tiongkok telah meningkatkan kehadiran militernya di Indo-Pasifik dan dengan cepat memodernisasi angkatan lautnya sambil mempromosikanBelt and Road Initiative.

"Jenis konektivitas di mana Anda hanya mengandalkan satu negara melahirkan kerentanan politik," kata Kishida.

"Kami bertujuan untuk meningkatkan jumlah opsi yang dimiliki setiap negara sehingga mereka dapat mengatasi kerentanan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui konektivitas," tambahnya.