Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Lawan EUDR, Indonesia Harus Bangun Tata Kelola dan Pasar Keuangan Sawit

Foto : Koran Jakarta/Fredrikus Wolgabring Sabini

(Kiri-kanan) Dr. M. Fadhil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, Mukhamad Faisol Amir dari Centre for Indonesian Policy Studies (CIPS) Dr. Eugenia Mardanugraha, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di workshop Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung, 23 Agustus 2023.

A   A   A   Pengaturan Font

BANDUNG - Selain tata kelola, penguasaan pasar keuangan juga sangat menentukan prospek dan masa depan industri kelapa sawit Indonesia.

"Masa depan industri sawit Indonesia ditentukan oleh siapa yang mengendalikan harga sawit internasional," kata Dr. Eugenia Mardanugraha, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di workshop Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung (23/8).

Karena itu, ia tak heran dengan EU Deforestation Regulation (EUDR) atau UU anti deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa. Menurutnya, regulasi yang mencegah impor produk-produk pertanian dan hutan terkait deforestasi ilegal tersebut tak lebih dari sekadar upaya Eropa menghambat kemajuan industri Indonesia. Termasuk, industri kelapa sawit.

"Dengan regulasi itu mereka berupaya mengendalikan harga sawit internasional," katanya. Menurutnya, Indonesia harus menguasai pasar keuangan. Upaya membangun industri ini, tidak cukup hanya dengan mengendalikan pasokan saja.

Semakin maju pasar keuangan atau bursa sawit Indonesia, Eropa (Belanda) semakin kehilangan kekuatan untuk mengendalikan harga. Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia harus membangun pasar keuangan sawit yang mapan dan mendukung iklim usaha industri hingga dapat mengalahkan Belanda dan Malaysia.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Lili Lestari
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top