Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Guna Menjaga Soliditas Dukungan TNI

"Ketentuan tersebut memang memberi pesan jabatan Panglima TNI dapat dilakukan secara bergiliran dari matra yang terdapat di TNI. Namun hal tersebut bukanlah sebuah keharusan, karena ada kata "dapat" yang berarti bisa bergantian atau tidak," ujar A.Tholabi Kharlie.

Hanya saja, sambung Tholabi, praktik selama di era reformasi ini, jabatan Panglima TNI yang dilakukan secara bergiliran telah menjadi konvensi ketatananegaraan, di mana konvensi itu memiliki makna yang baik, yakni memberi peran yang sama di semua matra yang terdapat di TNI. Oleh karena itu semua matra TNI memiliki kesempatan yang sama.

Abie, panggilan akrab Tholabi memaparkan, tantangan TNI di masa mendatang semakin berat dan kompleks. Isu pertahanan saat ini telah bergeser pada pertahanan di ranah digital atau cyber. Belum lagi tantangan Indonesia saat ini yang mengenai pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

"Selain tugas-tugas normatif sebagaimana diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004, Panglima TNI ke depan harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini," tandasnya.

Abie menuturkan, penentuan Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden. Oleh karena itu kebutuhan TNI saat ini, Presiden sebagai Panglima tertinggi tentu mengetahui secara detail. Yang diharapkan pemilihan Panglima TNI tidak menimbulkan polemik dan tetap mengedepankan soliditas TNI. Apalagi tantangan isu pertahanan ke depan semakin kompleks.
Halaman Selanjutnya....