Lagi, Pemprov Jabar Raih WTP dari BPK RI

BANDUNG - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011. Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (28/5).

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017," kata Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.

Raihan Opini WTP ini, kata Moermahadi, sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian PAN RB yakni nilai A. Namun, Moermahadi juga menjelaskan BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam LKPD Jabar TA 2017. Meski demikian, hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Temuan tersebut terdiri dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang dimuat dalam Buku II LHP atas SPI dan Buku III LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan bersyukur atas raihan Opini WTP ini.
Halaman Selanjutnya....