Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video

Label Teroris untuk Separatis Papua

Foto : ANTARA/HO-Humas Nemangkawi

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri.

A   A   A   Pengaturan Font

Permasalahan di Papua harus ditangani secara komprehensif, disertai keberanian dan kemauan untuk menghilangkan ego sektoral dari para pemangku kepentingan.

P

emerintah kembali mengubah nama kelompok separatis di Papua. Kelompok pemberontak ini dulunya sering disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM)/ Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Kemudian, berubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kini, kelompok separatis itu secara resmi dikategorikan sebagai organisasi teroris.

Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Kamis (29/4).

Mahfud menyebut pelabelan organisasi teroris terhadap KKB itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Baca Juga :
Anomali Papua

Pelabelan organisasi teroris ini adalah bagian dari respons pemerintah setelah kelompok separatis tersebut melakukan kekerasan yang semakin brutal dan masif.

Polda Papua mencatat sejak Januari 2021 hingga April, sudah 16 kali KKB itu berulah. Dari melakukan aksi penembakan pesawat, membunuh guru, tukang ojek, dan warga sipil, hingga menewaskan anggota TNI-Polri.

Korban jiwa berjumlah 10 orang. Dari total 10 korban jiwa itu, lima di antaranya adalah anggota TNI, satu anggota Brimob, dan empat warga sipil.

Bila dirinci, pada Januari, aksi kejahatan KKB menewaskan tiga korban dari personel TNI. Lalu selama Februari, KKB tercatat melakukan aksi sebanyak tujuh kali dan membunuh dua warga sipil dan satu personel TNI. Penyerangan juga menyebabkan dua personel TNI mengalami luka tembak.

Kemudian pada April, KKB berulah empat kali dan menimbulkan dua korban jiwa dari masyarakat. Kekejaman KKB juga menyebabkan tewasnya Kepala BIN Papua, Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, dan satu personel BrimobBharatu (Anumerta) I Komang Wira Natha.

Kita berharap pelabelan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi terorisme telah dipertimbangkan secara matang dan tidak akan memperparah persoalan dan konflik di Bumi Cendrawasih itu.

Yang perlu diingat adalah konflik di Papua tidak bisa diredam hanya dengan pendekatan keamanan. Pelabelan terorisme membuka jalan untuk pengunaan pendekatan militer dalam menyelesaikan masalah.

Pelabelan teroris itu juga bisa memberikan dampak psiko-sosial bagi masyarakat Papua. Bukan tidak mungkin, pelabelan serupa dialami oleh warga Papua yang berada di daerah perantauan.

Pemerintah seharusnya belajar dari beberapa peristiwa sebelumnya. Misalnya, isu rasialisme yang dialami oleh penghuni asrama mahasiswa asal Papua di Yogyakarta dan Surabaya pada 2019. Peristiwa tersebut telah menimbulkan gejolak sosial, terutama bagi masyarakat Papua.

Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan terkait dengan keberadaan kelompok separatis di Papua ini. Permasalahan di Papua harus ditangani secara komprehensif, disertai keberanian dan kemauan untuk menghilangkan ego sektoral dari para pemangku kepentingan.

(ril/N-3)
Redaktur : Marcellus Widiarto

Komentar

Komentar
()

Top