Kurikulum Pendidikan Harus Responsif

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa kurikulum pendidikan harus menjadi konten yang responsif dan adaptif dalam melihat tantangan hari ini dan tren ke depan. Kurikulum yang demikian mampu mentransformasi sumber daya manusia menjadi lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter kuat.
"Kurikulum harus merupakan sebuah konten yang responsif dan adaptif serta relevan di dalam melihat tantangan hari ini dan juga tren ke depan sehingga Indonesia terus menjadi negara yang bisa responsif, adaptif dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu kompleks dan cepat," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Merdeka Belajar Episode 16 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan Indonesia memiliki aspirasi untuk menjadi negara yang semakin meningkat tingkat penghasilannya, memiliki produktivitas yang tinggi, dan juga menjadi negara dengan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge).
"Ini hanya akan mungkin terjadi apabila sumber daya manusianya berkualitas. Dan ini hanya akan bisa terjadi apabila pendidikan kita mampu mentransformasi sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan tentu memiliki karakter yang kuat, mencintai Indonesia dan memberikan yang terbaik bagi bangsanya," tuturnya.
Untuk mencapai itu, Menkeu menyampaikan salah satunya perlu didukung dari sisi anggaran sehingga mutu pendidikan meningkat.
"Sejak tahun 2009, kita telah mengamanatkan bahwa alokasi dana pendidikan harus sebesar minimal 20 persen dari total belanja negara. Saat ini, tahun 2022 belanja negara untuk pendidikan telah mencapai 542,8 triliun rupiah, lebih dua setengah kali lipat dari tahun 2009 saat awal diimplementasikan 20 persen total anggaran untuk pendidikan," paparnya.
Ia berharap dengan kenaikan anggaran pendidikan dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang bisa diukur dari kompetensi guru yang semakin baik, pembangunan infrastruktur pendidikan yang juga semakin bisa dilihat oleh masyarakat, serta memperkuat riset dan development.
"Dan ini tentu bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga peranan pemerintah daerah serta swasta menjadi sangat penting," katanya. hay/Ant