Kurang Potensial Berlaku Jangka Panjang

JAKARTA - Kurikulum Merdeka kurang berpotensi berlaku jangka panjang. Pengembangannya dinilai tidak berbasis riset dan evaluasi terhadap kuriukulum sebelumnya. Demikian pandangan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), M Solehuddin, dalam paparannya yang dibacakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI, Didi Sukayadi, pada acara terkait kurikulum, Selasa (15/3).

"Kurikulum Merdeka yang baru ditetapkan kurang berpotensi berlaku jangka panjang," ujarnya. Dia menambahkan, perubahan kurikulum tidak berbasis riset dapat berdampak pada stagnasi mutu pendidikan.

Solehuddin mengatakan, perubahan kurikulum tanpa berbasis riset membuat identitas kurikulum tidak jelas. Evaluasi kurikulum sebelumnya juga penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan.

Solehuddin menilai, setiap perubahan kurikulum harusnya merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya. Dia mencatat, kurikulum nasional sudah berganti tujuh kali, tapi belum bedampak signifikan terhadap perilaku guru dan sekolah.

"Jadi, kurikulum diotak-atik, diubah, tapi yang dilakukan guru di kelas relatif tidak banyak berubah dari waktu ke waktu," jelasnya. Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, menekankan, perubahan kurikulum bukan sesuatu yang harus dihindari. Hanya pengembangannya harus mengacu pada standar nasional pendidikan.

"Perubahan-perubahan mengikuti peraturan perundang-undangan dan kajian akademis atau evaluasi yang komprehensif," katanya. Dia menyebut, pelaksanaan kurikulum pendidikan saat ini membingungkan.

Sebab satuan pendidikan dibebaskan memilih Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, atau Kurikulum Merdeka.