Kuota SNMPTN Akan Dievaluasi

JAKARTA - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti) akan mengevaluasi kebijakan kuota akreditasi sekolah dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN tahun depan. Kualitas sekolah atau akreditasi akan menjadi pertimbangan.

"Kami akan evaluasi. Kayaknya lebih cenderung bagaimana kualitas sekolah. Nanti apakan kuotanya (SNMPTN) kami turunkan, dan akan dinaikkan di SBMPTN," kata Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir usai menghadiri seminar mengenai Kerangka Kualifikasi dan Pengakuan Kualifikasi di Era Digital, di Jakarta, Selasa (25/6).

Sebelumnya, kebijakan pemeringkatan siswa berdasarkan akreditasi sekolah dalam SNMPTN mendapat kritikan dari Menteri Pendidikan Kebudayan, Muhadjir Effendy. Kebijakan ini dinilai membatasi akses siswa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Selain itu orang tua masih berorientasi memasukkan siswa ke sekolah favorit karena adanya kuota masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN.

Menurut Nasir, pihaknya tidak melakukan pembatasan itu. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan sudut pandang saja. "Kami tidak melakukan itu, kami ingin menyaring anak-anak ke depan, mana anak yang punya kemampuan, ada klaster. Yang belum baik akan kita perbaiki, gimana cara memperbaiki," kata Nasir.

Terkait akreditasi, Nasir mengatakan pihaknya mempercayai NEM (nilai ebtanas murni) siswa semakin bagus nilainya maka kualitasnya akan semakin baik. "Kualifikasi nilai akhir sekolah ini berlaku di SNMPTN tidak di SBMPTN," tambahnya.

Menristekdikti menyebutkan, pihaknya tetap akan menyaring calon siswa yang berkualitas masuk lewat jalur SNMPTN tetapi dengan kuota yang berbeda. "SNMPTN kan kuotanya 30 persen jadi 20 persen, akan digeser ke SBMPTN karena sistemnya sudah lebih baik," kata Nasir.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, Ismunandar menambahkan, kuota penerimaan mahasiswa dalam SNMPTN ini terkait dengan daya tampung dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Ia menyebutkan lulusan sekolah menengah atas Indonesia rata-rata tiga jutaan setahun, sedangkan daya tampung perguruan tinggi yang ada sekitar dua jutaan.

Sementara itu daya tampung perguruan tinggi negeri hanya sekitar 400 ribu siswa per tahun, sehingga perguruan tinggi sangat selektif dalam menerima calon mahasiswanya.

Hapus SNMPTN

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy meminta penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN untuk ditiadakan. Menurutnya sistem ini tidak adil, karena tidak mewadahi sekolah dengan akreditasi yang rendah.

"Biarkanlah anak-anak itu bersaing dengan kemampuannya masing-masing. Tidak usah melihat dari mana dia berasal sekolahnya, itu lebih adil," ujar Mendikbud.

Muhadjir mengusulkan sistem zonasi. Menurutnya, dengan sistem zonasi yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat memeratakan pendidikan, sehingga akan membuat sekolah memiliki kualitas yang sama. "Dengan sistem ini (zonasi), kelak akreditasi di tiap sekolah juga akan sama sehingga tidak lagi bisa digunakan dalam sistem SNMPTN," tandasnya.

Terkait usulan tersebut, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar henya mengatakan bahwa sistem zonasi memang baik dalam rangka pemerataan pendidkan di Indonesia, tapi cukup sulit diimplementasikan dalam SNMPTN.

Selama ini, lanjutnya, SNMPTN memang menggunakan akreditasi sekolah, tetapi prestasi siswa tetap menjadi yang utama. "Pak Mendikbud sendiri maunya akreditasi ini tidak diperhatikan, tapi mereka masih memberlakukan di sekolah-sekolah. Terkait ini nanti kita diskusikan dan hasilnya akan dilaksanakan untuk tahun depan," pungkasnya. ruf/E-3