Kualitas Belanja Negara Harus Terukur

Bukan Kabar Baik

Pada kesempatan berbeda, Direktur Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan dilihat dari sumbernya, kenaikan pendapatan pada 2023 karena efek naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 menjadi 11 persen. Kebijakan itu tentu ada risikonya karena sumber pendapatan dari PPN akan mengurangi daya beli masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat nanti melambat, kenaikan PPN menjadi disinsentif bagi perekonomian nasional.

Begitu juga dengan defisit APBN yang turun, di satu sisi memang positif, namun jika dilihat dari sumbangan government expenditure pada kuartal ketiga yang negatif dan kuartal keempat nanti, sumbangannya ternyata kembali di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Hal itu berarti defisit yang turun bukan sebuah kabar yang baik bagi ekonomi nasional.

"Kalau kita bedah belanja APBN, belanja non-kementerian/lembaga (K/L) ternyata besar, dan itu tidak mendorong pertumbuhan ekonomi karena habis untuk biaya rutin pegawai dan perjalanan dinas. Belanja modalnya kecil. Jadi defisit kecil, tapi sumbangan belanja pemerintah kepada pertumbuhan juga kecil, ini bukan kabar baik," papar Tauhid.

Data lain adalah sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang masih di angka 58 persen yang berakibat Indonesia susah untuk tumbuh tinggi karena tidak bisa memanfaatkan momentum tertentu dari investasi dan perdagangan internasional.
Halaman Selanjutnya....