KSP Harap Kualitas Pelayanan Dasar Penyangga IKN Ditingkatkan

JAKARTA - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kebutuhan akan layanan dasar tentu akan mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan masuknya penduduk baru ke wilayah IKN dan sekitarnya. Ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan di sektor kesehatan dan pendidikan," kata Abetnego pada Rapat Koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara di Balikpapan, Selasa (19/9).

Sebagaimana dikutip dari keterangan resmi diterima di Jakarta, Abetnego menjelaskan pada sektor kesehatan, peningkatan layanan bisa dilakukan dengan menaikkan status rumah sakit di kawasan penyangga IKN seperti Sepaku dan Samboja. Rumah sakit yang tersedia di dua wilayah tersebut baru rumah sakit tipe D dan C.

"Ini harus dinaikkan menjadi tipe A dan B. Tentu upaya ini butuh dukungan anggaran untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kesehatan yang mumpuni," ujarnya.

Ia menjelaskan investasi di sektor pendidikan di wilayah penyangga IKN juga penting. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

"Prospek kerja sama Otorita IKN dengan beberapa institusi pendidikan yang ingin berinvestasi di IKN juga sudah ada," kata Abetnego.

Ia menilai upaya pemenuhan layanan dasar harus didukung oleh konektivitas, terutama di wilayah penyangga IKN sehingga pembangunan IKN benar-benar memberikan efek berantai bagi wilayah penyangga.

"Kami berharap daya dukung dari wilayah mitra dapat ditingkatkan, agar dapat memaksimalkan dampak yang dihasilkan" ujar Abetnego.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengingatkan persoalan tanah di IKN harus segera diselesaikan untuk menghindari terjadinya konflik yang besar di kemudian hari sebab menyangkut tanah masyarakat, tanah adat, dan tanah keluarga kesultanan.

"Ada gejala yang harus diselesaikan dalam proses pertanahan di IKN karena di sana ada tanah adat, kemudian juga ada tanah keluarga kesultanan," kata Yanuar dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN DPR RI bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang.

Yanuar menyebut bahwa persoalan tanah adat di Tanah Air tidak jarang berujung pada hal yang tidak mengenakkan, bahkan kalah bertarung melawan korporasi dan negara.

"Dalam proses sejarah, kita tahu tanah adat di negeri ini bukan kabar baik atau bukan kabar gembira, sehingga dalam proses historis tanah adat kemudian banyak sekali terdistorsi, tersingkirkan dan tentu kalah ketika harus bertarung dengan korporasi, negara, kementerian, BUMN, swasta dan seterusnya, itu terjadi di banyak tempat," ujarnya.