Krisis Rohingya dan Nuklir Korut Jadi "Hot Topic"

PBB memulai kembali sidang umum yang membahas sejumlah isu internasional. Namun ada dua isu hangat yang bakal ramai dibahas, yaitu krisis kemanusiaan di Myanmar dan ancaman nuklir Korea Utara.

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk pertama kalinya akan memimpin Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan pada 19-25 September di markas PBB, New York, AS. Program nuklir Korea Utara (Korut), yang menjadi ancaman kawasan Asia Timur dan konflik suku di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, akan menjadi dua topik hangat yang dibahas dalam sidang tersebut.

Selain itu, masalah pemutusan hubungan diplomatik negara-negara Arab yang dipimpin Arab Saudi terhadap Qatar, serta kampanye perang melawan terorisme dan perdagangan manusia, akan menjadi topik yang juga dibahas dalam Sidang Umum PBB.

Sehari sebelum pelaksanaan sidang umum (18/9), total sudah lebih dari 100 kepala negara mengkonfirmasikan kehadiran mereka dalam pertemuan PBB itu. Namun Presiden Tiongkok, Xi Jinping, peraih Nobel bidang Perdamaian 1991, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Russia, Vladimir Putin, tidak akan hadir dalam pertemuan akbar tersebut.

Suu Kyi mendadak membatalkan kehadirannya dalam Sidang Umum PBB di tengahtengah derasnya kritik yang diarahkan padanya terkait buruknya perlakukan pemerintah Myanmar terhadap suku Rohingya, yang terusir dari tempat tinggal mereka di Negara Bagian Rakhine.

Dalam Sidang Umum PBB, rencananya Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed, akan meminta dukungan dunia internasional dalam mengatasi krisis suku Rohingya. Saat ini, banyak suku Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson dijadwalkan akan memimpin pertemuan pada Senin (18/9) untuk membahas secara mendalam soal krisis Rohingya. Selanjutnya pada Selasa (19/9), negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar pertemuan yang juga akan membahas nasib suku Rohingya.

Hal lain yang menjadi topik panas yang bakal diperdebatkan dalam Sidang Umum PBB adalah program nuklir Korut yang sekarang sedang berjalan.

Ketegangan di Semenanjung Korea telah menjadi ancaman negara-negara kawasan dan ke-193 anggota PBB akan memperdebatkan sanksi-sanksi, yang dijatuhkan kepada Pyongyang. "Ketegangan di Semenanjung Korea adalah krisis yang paling berbahaya, yang kita hadapi saat ini," kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Minggu (17/9) waktu AS.

Reformasi PBB

Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Trump menyampaikan kritikan pada PBB agar institusi internasional itu memangkas birokrasi, meninjau kembali sistem manajemen, serta menyerukan reformasi. "Reformasi perlu diambil PBB agar institusi dunia ini semakin kuat dan lebih efektif dalam misi perdamaiannya," kata Trump.

Ketika ia calon presiden, Trump menyebut PBB lemah dan tidak terampil, serta tak bersahabat dengan AS atau Israel. Namun Trump telah memperlunak nada sikapnya sejak memangku jabatan, dengan memberitahu para duta besar negara-negara anggota dewan keamanan dalam pertemuan di Gedung Putih bahwa PBB mempunyai potensi yang sangat besar.

Presiden Trump baru-baru ini memuji dua pemungutan suara dewan keamanan yang dengan suara bulat memperketat sanksi terhadap Korut karena terus melakukan percobaan senjata nuklir dan misil balistik.

Presiden Trump dan Sekjen PBB, Antonio Guterres, akan berpidato di forum Sidang Umum PBB dan meminta negaranegara anggota agar menandatangani deklarasi mengenai reformasi PBB, dimana didalamnya termaktub keinginan Presiden Trump agar PBB memotong anggarannya dan melakukan perubahan operasi- operasinya. uci/Rtr/VoA/SCMP/I