Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video

Kredit Rumah Uang Muka Nol Persen

Kredit Rumah  Uang Muka Nol Persen
Foto : ANTARA/Yulius Satria Wijaya
A   A   A   Pengaturan Font

Vaksinasi Covid-19 sudah berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, namun harapan bangkitnya perekonomian nasional di 2021 masih menjadi tanda tanya besar. Buktinya, Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tadinya antara 4,8-5,3 persen menjadi 4,3-5,3 persen.

Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 4,3 persen hingga 5,3 persen bukan pekerjaan mudah, butuh kerja ekstra keras. Salah satu upaya ekstra yang dilakukan BI untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memenuhi target pertumbuhan yang dicanangkan adalah dengan memperlonggar kredit pemilikan rumah setelah sebelumnya pemerintah juga memberi kelonggaran berupa penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor.

Bank Indonesia melonggarkan aturan rasio Loan to Value (LTV) atau Financing to Value (FTV) untuk kredit pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen. Ini artinya, masyarakat mempunyai kesempatan kredit rumah dengan uang muka 0 persen. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Desember untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, rumah toko (ruko), maupun rukan (rumah kantor).

Baca Juga :
Vaksinasi Tahap Kedua

Tentu saja, program relaksasi tersebut diterapkan dengan prinsip kehati-hatian. Tidak semua bank dan perusahaan pembiayaan bisa menyalurkan kelonggaran kredit kepemilikan rumah (KPR). Hanya mereka yang mempunyai kredit bermasalah (NPL, Non Performing Loan) dan rasio bermasalah di bawah 5 persen yang bisa memberikan kredit dengan uang muka 0 persen. Yang NPL-nya di atas 5 persen tetap bisa melonggarkan penyaluran kreditnya, tetapi bukan dengan bunga 0 persen.

Tujuan pelonggaran LTV untuk properti hingga 100 persen tujuannya baik, hanya saja harus benar-benar diawasi dan dievaluasi. Kalau memang mempunyai daya dorong bagi perekonomian nasional yang tahun lalu terkontraksi 2,07 persen, setelah 31 Desember bisa dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Namun bila kebalikannya, misalnya menimbulkan kredit bermasalah karena besarnya cicilan yang harus dibayar mengingat uang mukanya nol persen, maka program relaksasi tersebut sebaiknya dihentikan.

Sebenarnya, KPR dengan uang muka nol peren ini bukan barang baru. Gubernur DKI Anies Baswedan saat kampanye Pemilihan Gubernur 2017 lalu menawarkan program kredit rumah susun dengan bunga nol persen. Targetnya 300.000 rumah susun dalam waktu lima tahun atau 60.000 unit per tahun. Tapi sampai sekarang yang terealisasi tidak lebih dari 800 unit, itu pun sepi peminat.

Bank-bank plat merah pun sudah menawarkan program KPR dengan uang muka nol persen, seperti Bank Mandiri dengan KPR Milenialnya. Kemudian, BNI dengan nama BNI Griya Gue dengan target utamanya juga kaum milenial. Sayangnya, setali dengan program Pemprov DKI, KPR Milenial Bank Mandiri dan BNI Griya Gue juga sepi peminat.

Memang, program rumah dengan uang muka nol persen ringan di awal, tetapi rumah secara utuh menjadi utang. Jika nilai utang tinggi, otomatis cicilannya pun semakin besar dan lama. Pembeli rumah akan dibebani jumlah cicilan yang tinggi setiap bulannya. Hal ini berpotensi besar menjadi kredit bermasalah (NPL).



(ril/mss)
Redaktur : M. Selamet Susanto

Komentar

Komentar
()

Top