KPU Siap Hadapi Tuntutan OSO

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dengan pengaduan 34 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hanura.

"Pada prinsipnya, itu bagian dari tanggung jawab KPU yang sudah mengambil kebijakan. Jika kami dipanggil Bareskrim, kami akan mempelajari pokok-pokok laporan itu, kami akan ikuti prosesnya dan memberi jawaban sesuai landasan hukum yang kami ikuti," tegas, Anggota KPU, Pramono Ubaid Thantowi, di Jakarta, Kamis (20/12).

34 DPD Partai Hanura telah melaporkan seluruh komisioner KPU ke Bareskrim Mabes Polri karena KPU diduga tidak melaksanakan secara langsung putusan MA dan PTUN Jakarta yang memerintahkan KPU mencabut SK DCT pencalonan anggota DPD yang tidak memuat nama Ketum Hanura, Oesman Sapta, dalam Pemilu 2019.

Sebelumnya, KPU telah meminta Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai politik hingga Jumat (21/12). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis. Surat pengunduran diri itu diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019

. Jika sampai tanggal yang telah ditentukan OSO tidak juga menyerahkan surat pengunduran diri, maka KPU tidak akan memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik. KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Pramono mengingatkan proses validasi surat suara akan dimulai pencetakannya pada 2 Januari 2019. "Tentu KPU tidak bisa menunda jadwal yang sudah direncanakan karena risikonya jauh lebih besar. Karena itu, akan mempengaruhi produksi satu surat suara di satu provinsi kan," tegas Pramono.

Sementara itu, puluhan kader dan simpatisan Partai Hanura menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis. Massa mulai memadati Jalan Imam Bonjol sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi itu dilakukan untuk meminta KPU memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, ke dalam DCT anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019, tanpa harus mundur sebagai ketua umum.

OSO mengaku tidak tahu tentang aksi unjuk rasa kader Hanura di depan kantor KPU itu. Kendati demikian, dia menilai pembelaan kader untuk dirinya merupakan nilai-nilai yang wajar dalam sebuah organisasi. "Ya itu lihatlah itu, namanya juga organisasi memang begitu. Cuma saya kan enggak tahu, kok saya enggak diberitahu? Saya mau tanya dulu ya," kata OSO di Senayan.

rag/P-4