KPU dan Polri Koordinasi Jelang Penetapan Pasangan Calon

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian menjelang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada Minggu (22/9).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian pada semua level.

"Kami juga mendapat notifikasi, misalnya, daerah-daerah yang katakanlah kantor KPU-nya dianggap terbatas untuk adanya kegiatan yang mengundang banyak orang," kata Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9).

Selain itu, KPU RI menyarankan KPU daerah untuk mencari tempat yang lebih representatif manakala kantornya tidak memungkinkan untuk menampung banyak orang saat penetapan pasangan calon yang maju pada Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari pihak kepolisian karena alasan keamanan. "Itu juga antisipasi situasi-situasi yang tidak kami inginkan," ujarnya.

Afif menambahkan pihak kepolisian juga memberikan rekomendasi pada daerah-daerah tertentu, terutama yang memiliki banyak kandidat pasangan calon kepala daerah, untuk melakukan deklarasi pemilu damai.

"Pihak keamanan juga memberikan rekomendasi pada daerah-daerah tertentu, khususnya yang calonnya banyak, untuk kemudian dilakukan penetapan dan juga nanti pengundian nomor urut, juga mungkin deklarasi pemilu damai di titik-titik yang dianggap aman dan kondusif," jelas Afif.

Pilkada Damai

Sementara itu, Kasatgas Nusantara Cooling System (NCS) Polri Brigjen Pol. Rudy Syafirudin meminta bantuan kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk menggelorakan Pilkada yang aman, damai, dan lancar.

"Saya yakin jika bapak, ibu sekalian menyuarakan Pilkada damai, pasti masyarakat akan mendengar," kata Brigjen Pol. Rudy melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Rudy mengatakan hal tersebut ketika menggelar acara yang dihadiri oleh 500 tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat seperti MUI Provinsi Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten, organisasi kemasyarakatan, dan juga mahasiswa.

Ia mengatakan, dengan glorifikasi pilkada damai oleh para tokoh agama, masyarakat, dan lainnya maka Polri optimistis bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. "Kami harap masyarakat ikut menjaga persatuan dan kesatuan untuk sama-sama menjaga Lampung," tuturnya.

Selain itu, Rudy juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita yang bernada SARA, hoaks dan ujaran kebencian. "Pesan dari bapak Kapolri, tolong hati-hati dengan beredarnya hoaks dan kampanye hitam yang akan merusak persatuan dan kesatuan," katanya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika mengapresiasi masyarakat yang hadir dalam silaturahim kebangsaan yang digagas oleh NCS Polri.

Irjen Helmy mengatakan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Bumi Ruwai Jurai. "Ini merupakan komitmen dalam membangun sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang ada, termasuk Pilkada serentak 2024," katanya.

Helmy menambahkan bahwa Polri selalu proaktif untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil bila tidak ada dukungan dari masyarakat Provinsi Lampung.

"Lampung yang aman dan tertib adalah dambaan semua, mari tunjukkan bahwa Lampung bisa menjadi contoh dalam berdemokrasi dan toleran," ujarnya.