KPU dan Peserta Pemilu Harus Terus Sosialisasi Hak Memilih

JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal menunggu waktu kurang dari 2 bulan lagi. Namun, polarisasi masyarakat pada proses pertarungan politik, dikhawatirkan akan berpotensi meningkatkan angka golongan putih (golput) bagi pemilih yang rasional. Oleh sebab itu, Anggota MPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya untuk Indonesia lebih baik.

"Setiap Pemilu itu adalah momentum rakyat untuk menentukan pemimpin terbaik untuk mereka, kita berharap pemimpin yang terpilih nanti yang bisa membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera," ujarnya saat Diskusi Empat Pilar MPR RI 'Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat',di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/2).

Kemudian, Daniel menyebutkan bahwa saat ini masyarakat lebih fokus terhadap Pemilu Presiden (Pilpres). Padahal, lanjutnya, Pemilu Legislatif (Pileg) juga tak kalah penting sebab arah penentuan kebijakan serta regulasi negara merupakan bentuk kerja sama antara eksekutif dan legislatif.

"Masyarakat harus punya kesadaran bahwa Pileg dan Pilpres itu seperti dua sisi dalam satu mata uang. Jadi, Pileg itu sangat penting karena akan menentukan peran di parlemen, wakilwakil mereka di parlemen, karena parlemen inilah yang akan menjadi kekuatan, ikut menentukan arah dari pembangunan seluruh program pemerintahan, seluruh program rakyat, dan seluruh produk undang-undang kebijakan yang merupakan hasil bersama antara pemerintah dan parlemen," paparnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB tersebut khawatir, jika partisipasi masyarakat rendah dalam Pemilu, maka akan berpotensi meningkatkan praktik politik uang yang selama ini menjadi momok dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Daniel mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya ketika hari pencoblosan nanti.

"Karena kekuatan money politic (Politik uang) itu adalah musuh utama bagi demokrasi yang memasung Indonesia untuk berubah," tandasnya.

Selanjutnya, pakar komunikasi politik Universitas Bengkulu, Lely Arrianie, mengatakan bahwa banyak pemilih rasional yang kebanyakan anak muda, menganggap golput adalah sebuah pilihan untuk tidak memilih. Maka dari itu, sambungnya, banyak di antara mereka yang tetap berpendirian kuat untuk tetap menjadi golput.

"Dua minggu lalu saya menjadi pembicara di TVRI bersama teman-teman yang mendeklarasikan tentang Golput. Jadi agak susah memang menarik pemikirannya karena dia bilang, bukankah tidak memilih itu adalah pilihan, sehingga kami berpartisifasi untuk tidak memilih," tuturnya.

Menurutnya, yang harus dilakukan oleh para politikus adalah memaksimalkan empat media komunikasi politik yaitu interpersonal, organisasi, media massa dan media sosial, serta kelompok kepentingan. Penilaian Lely, saat ini politikus cenderung memaksimalkan media sosial yang jumlah pemilihnya hanya sekitar 15 persen yang aktif.

"Parpol dan Caleg harus melakukan pendekatan sampai door to door kepada masyarakat, dengan memberikan pencerahan, khususnya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," terangnya.

Optimalkan Sosialisasi

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk mengoptimalkan sosialisasi Pemilu guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

"Saya mendorong KPU untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 melalui media cetak, siber, dan siaran," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima koran jakarta.

Selain itu, Politikus Partai Golkar tersebut juga mendorong KPU untuk terus mengingatkan masyarakat agar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu, khususnya persyaratan-persyaratan penting yang dibawa ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). tri/AR-3