KPU Coret Pencalonan Ubolratana

KPU Thailand secara resmi mencoret Putri Ubolratana sebagai kandidat PM, dengan alasan seluruh anggota keluarga kerajaan harus menaati etika kerajaan.

BANGKOK - Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi dari keluarga Kerajaan Thailand, pada Senin (11/2) resmi mencoret pencalonan sebagai kandidat perdana menteri oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand. Hal itu mengakhiri persekutuan politik singkat antara Putri Ubolratana, 67 tahun, dengan Thai Raksa Chart, sebuah partai yang berafiliasi dengan keluarga Shinawatra.

"Komisi Pemilihan Umum hari ini menyatakan telah mencoret pencalonan Putri Ubolratana sebagai kandidat perdana menteri yang diusung Partai Thai Raksa Chart," demikian pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand.

Dalam pernyataannya, KPU Thailand pun menyebut alasan yang mendasari pencoretan terhadap pencalonan Putri Ubolratana, yang telah menanggalkan gelar kerajaannya saat menikahi seorang pria asal Amerika Serikat pada 1972 dan ia pun turut membintangi sinetron serta film aksi. "Seluruh anggota keluarga kerajaan harus menaati etika kerajaan dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik dan harus netral," tambah pernyataan dari KPU Thailand.

Selain itu, undang-undang di Thailand pun melarang partai menggunakan anggota kerajaan untuk kampanye.

Atas putusan KPU Thailand itu, Partai Thai Raksa Chart menyatakan pihaknya akan menuruti perintah kerajaan. Pencoreatan itu resmi dikeluarkan setelah beberapa hari sebelumnya, Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan teguran atas pencalonan Putri Ubolratana dengan menyebutnya sebagai hal yang tidak patut dan tidak konstitusional.

Pernyataan KPU Thailand itu disampaikan ketika mereka mengumumkan 45 nama kandidat PM Thailand. Nama Putri Ubolratana tak terdapat dalam daftar nama-nama kandidat PM Thailand yang bisa bersaing dalam pemilu.

Pada Jumat (8/2), Partai Thai Raksa Chart mengeluarkan penyataan yang amat mengguncang perpolitikan di Thailand dengan mengumumkan akan mengusung kakak perempuan dari Raja Maha Vajiralongkorn, sebagai kandidat perdana menteri, untuk bersaing dengan petahana yang merupakan eks panglima Angkatan Bersenjata, Prayut Chan Ocha dalam pemilu 24 Maret mendatang.

Pencalonan Putri Ubolratana menuai perdebatan karena sebagai anggota keluarga kerajaan, mereka terikat etika yaitu dilarang berpolitik praktis. Di sisi lain, aturan undang-undang melarang menghina, mengancam, atau mencemooh keluarga kerajaan (lese majeste).

Petisi Pembubaran

Pada bagian lain nasib Partai Thai Raksa Chart pun dalam bahaya akibat keberanian mereka mengusung Putri Ubolratana sebagai kandidat PM Thailand. Saat ini bahkan telah muncul petisi agar partai itu harus dibubarkan.

"Ketua dan dewan anggota dari Partai Thai Raksa Chart harus bertanggung jawab dengan mengajukan pengunduran diri," kata Srisuwan Janya, Sekretaris Jenderal Asosiasi bagi Perlindungan Konstitusi, sebuah kelompok aktivis prokerajaan yang memegang misi melindungi konstitusi.

Thai Raksa Chart adalah partai kuat kedua bentukan loyalis Thaksin dan Yingluck Shinawatra setelah Partai Pheu Thai. ang/AFP/I-1