KPPU Dorong Perkembangan UMKM DIY

YOGYAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertekad membantu percepatan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bantuan tersebut meliputi bantuan peninjauan ulang Perda terkait usaha dan pemastian usaha mikro mendapat kesempatan sama dalam pengembangan bisnisnya.

Seusai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Rabu (24/7), Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno memaparkan nomenklatur baru kepada Gubernur DIY terkait keberadaan Kanwil KPPU yang kini telah diperluas hingga ke region DIY dan Jateng per Juni 2019.

Lebih lanjut, Dendy menjelaskan beberapa upaya yang dapat dilakuan KPPU terkait percepatan pembangunan DIY. "Salah satunya dapat membantu Sultan me-review Perda atau Pergub yang mungkin beririsan dengan persaingan usaha. Kami juga ingin mendorong masifnya pertumbuhan kemitraan di daerah, dalam arti kemitraan yang sehat. Karena kami melihat disparitas di mana 99 persen usaha mikro masih mendominasi, sementara satu persennya adalah usaha menengah besar," ujar Dendy.

Menurut Dendy, rencana KPPU perlu didukung dengan peranan Bank Indonesia (BI) sebagai lead sector pengamanan inflasi. Deputi Direktur BI Perwakilan Yogyakarta, Miyono menyambut baik rencana KPPU karena lembaga itu bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terkait pengendalian harga.

Sinergi tersebut diharapkan bisa berkontribusi positif terhadap upaya kestabilan harga. "Harapannya, inflasi rendah, daya beli masyarakat terjaga dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat juga terjaga dengan baik, tidak perlu meningkat," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris DIY, Gatot Saptadi menilai peran KPPU sangat membantu kinerja TPID.

"Keberadaan KPPU ini juga bisa memberikan rekomendasi mengenai tendering (pelelangan). Kemudian terkait kemitraan, yang saat ini memang lemah untuk masyarakat kecil dan UMKM, tentunya ada hal yang bisa kita pelajari," paparnya.

YK/E-10