KPK Terima 118 Keluhan Bansos

JAKARTA - Setelah satu minggu aplikasi JAGA Bansos diluncurkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos). Hingga 5 Juni 2020, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar yaitu 54 laporan.

"Selain itu, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor. Salah satunya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan. Keluhan lain, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 10 laporan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati, di Jakarta, Minggu (7/6).

Keluhan lain, tambah Ipi, nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima ktif berjumlah delapan laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tiga laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk satu laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan satu laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan.

Banyak Keluhan

Ipi menambahkan laporan tersebut ditujukan kepada 78 pemerintah daerah (Pemda) terdiri dari tujuh pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Indramayu masing-masing lima laporan.
Halaman Selanjutnya....