Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Pemberantasan Korupsi

KPK Tegaskan Tetap Lakukan Tangkap Tangan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Tudingan miring yang dilontarkan sebagian anggota DPR-RI terkait upaya penegakan hukum melalui operasi tangkap tanggan (OTT) mendapat respon tegas dari Pimpinan KPK yang mengatakan bahwa tindakan tersebut tetap akan dilakukan walaupun mendapat respon negatif. "Kami akan terus melakukan operasi OTT terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Sekalipun, pihak yang terlibat dalam korupsi tersebut adalah aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa," kata WakilKetua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Rabu (13/9).

Ia juga menegaskan bahwa KPK digaji untuk cegah dan menangkap koruptor tersebut. Apalagi biaya operasional yang didapat KPK berasal dari pajak rakyat yang peruntukannya untuk menangkap para koruptor. Saut mengatakan lembaganya tidak akan berhenti melakukan OTT. Apalagi OTT juga efektif menangkap oknum yang sedang melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang wajar jika OTT dianggap membuat gaduh apa lagi yang tertangkap tangan adalah aparat penegak hukum.

"Kami meminta semua pihak yang tak terima adanya OTT, khususnya koruptor maka diperlukan untuk melakukan perlawanan hukum ke pengadilan," katanya. Masalah OTT yang selama ini kerap dilakukan KPK memamg menjadi perhatian anggota Komisi III DPR saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman selama dua hari berturut-turut itu berjalan dengan panas alias tensi tinggi.

Karena masingmasing bertahan dengan argumentasinya. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil mempertanyakan soal OTT KPK yang dinilainya uang recehan. "Tadi disebutkan Dumas (Pengaduan Masyarakat), nominal 1 miliar rupiah, tapi yang di OTT 10 juta rupiah. Setiap KPK mendapatkan tekanan kemudian mereka melakukan OTT.

Apa kemudian ini cara KPK untuk mendapatkan simpati publik?" tanyanya. Pada kesempatan terpisah, Wasekjen PPP Achmad Baidowi setuju jika KPK diperkuat untuk menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian KPK harus tetap dievaluasi dan diawasi secara berkala. Ia berharap modal besar yang dimiliki KPK selama ini, baik kepercayaan dari masyarakat dan kewenangan yang besar, tidak dikhianati.
Halaman Selanjutnya....

Penulis : Mohammad Zaki Alatas

Komentar

Komentar
()

Top