KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR

JAKARTA - Menjelang dua hari berakhirnya tahun 2018, seorang pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta staf dan pihak terkait justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR itu diduga terlibat dalam proyek penyediaan air minum. "Info yang baru kami dapat ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang air minum.

Siapa dan apa, kami belum tahu," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang langsung mengadakan konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12) malam. Basuki sendiri mengaku mendapat kabar pejabat kementeriannya terkena OTT lewat sambungan telepon. Dia kemudian datang ke kantornya untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Selain itu, Menteri Basuki juga sudah meminta Inspektur Jenderal Kementerian PUPR ke KPK untuk mengecek informasi tersebut.

"Pak Irjen sudah saya minta ke KPK untuk mengetahui apa kejadiannya, siapa orangnya, berapa orangnya," kata Basuki. Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK menyita uang 25 ribu dollar Singapura dan 500 juta rupiah pada OTT pejabat Kementerian PUPR. "Ada 20 orang yang kita amankan, terdiri dari unsur pejabat PUPR dan swasta. Disita juga uang 25 ribu dollar Singapura dan 500 juta rupiah," kata Febri.

OTT disebut KPK diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah di Indonesia. Ke-20 orang yang diamankan dalam OTT sudah dibawa ke Gedung KPK. Sedangkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyatakan KPK akan mendalami apakah proyek air minum itu nantinya untuk tanggap bencana atau bukan. "Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. ers/ola/AR-2