KPK Tak Ikut Susun Tes Wawasan Kebangsaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ikut menyusun soal dan materi wawancara dalam tes wawasan kebangsaan. Hal ini disampaikan untuk merespons beberapa pertanyaan janggal dalam tes yang menjadi bagian dari peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) bersama lembaga-lembaga lain. Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga yang terlibat," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Jumat (7/5).
Dalam melaksanakan tes wawasan kebangsaan, BKN juga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (Dispsiad), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Diselenggarakan BKN
Ali menjelaskan KPK bukan merupakan penyelenggara tes tersebut. "Seperti dijelaskan sebelumnya, asesmen tes wawasan kebangsaan ini diselenggarakan oleh BKN," ucap Ali.
Dalam pelaksanaan wawancara, kata Ali, ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya.
"Dari informasi yang kami terima dari pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, di antaranya misalnya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga," ungkapnya.
Ali mengaku KPK juga menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KPK. Ini bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen.
KPK pun menggarisbawahi bahwa asesmen tes tertulis dan wawancara tersebut fokus pada ukuran penguatan integritas dan netralitas ASN.
"Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali," kata Ali.
Hasil tes wawasan kebangsaan yang diikuti 1.351 pegawai KPK telah diumumkan pada Rabu (5/5). Adapun yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak dua orang.
Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo membantah jika dirinya dan Ketua KPK Firli Bahuri saling lempar tanggung jawab terkait status 75 pegawai komisi anti rasuah yang tak lolos tes pegawai.
KPK telah memutuskan untuk tindak lanjut proses administrasi, baik bagi yang memenuhi syarat atau pegawai yang tak memenuhi syarat akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN.