KPK: Penerima Gratifikasi agar Segera Melapor

JAKARTA - Tradisi mayoritas masyarakat Indonesia pada perayaan Idul Fitri setiap tahunnya seperti saling memberi dan menerima berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk lainnya adalah hal yang lazim dilakukan. Namun, bagi pejabat atau penyelenggara negara, segala penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang disebut gratifikasi ini adalah hal yang dilarang.

Karena, penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana. Maka dari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mengimbau kepada pejabat negara untuk menolak atau segera melaporkan segala penerimaan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi agar terhindar dari ancaman pidana.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, penerimaan gratifikasi tidak dihitung dari besar atau kecilnya nilai pemberian. Namun, katanya, dari seberapa besar potensi yang akan ditimbulkan dari penerimaan tersebut.

"Kalau lagi menjabat maka seseorang menerima karena jabatannya praktis akan berpotensi konflik kepentingan bukan soal besar kecilnya pemberian," kata Saut Situmorang kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Jumat (7/6).

Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah tahun 2019 ini, Saut mengatakan berdasarkan data yang diketahuinya, terdapat 63 pelaporan gratifikasi dari pejabat negara. Diketahui, terjadi penurunan jumlah pelaporan gratifikasi dari tahun 2017 ke 2018.

Pada momen lebaran tahun 2017, KPK menerima 172 laporan gratifikasi yang terdiri atas 40 laporan dari kementerian atau lembaga, 50 laporan dari Pemerintah Daerah (Pemda), dan 82 laporan dari BUMN. Sedangkan tahun 2018, t e r j a d i p e n u runan laporan gratifikasi sekitar 11 persen menjadi 153 laporan.

Pelaporan ini terdiri atas 54 laporan dari kementerian atau lembaga 40 laporan dari Pemda dan 58 laporan dari BUMN. Namun, total nilai barang gratifikasi yang dilaporkan meningkat menjadi 199.531.699 rupiah. "Ada 63 laporan (tahun 2019) dalam bentuk berbagai macam, terbanyak parcel, ada gula 1 ton, ada hiasan dinding, dan uang tunai," pungkasnya.

Sebelumnya pada Jumat (31/5), Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK menerima pelaporan gratifikasi berupa 1 ton gula pasir dari salah satu pemerintah daerah (Pemda) senilai Rp 10 juta rupiah. Namun, Febri tidak merincikan siapa pemberi dan pejabat negara dari daerah mana yang menerima hadiah Hari Raya tersebut.

Selain itu, terdapat penerima gratifikasi dalam bentuk uang sebesar 1.000 dolar Singapura. Berupa parcel kue lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai mulai dari 50 ribu rupiah hingga empat juta rupiah.ola/AR-3