KPK Mendalami Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul dengan Memanggil Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik

Kasus pengadaan program rumah DP 0 rupiah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik pada Selasa (10/8/2021). Pemeriksaan tersebut terkait korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Politisi Partai Gerindra itu dicecar penyidik KPK terkait keterlibatannya dalam proses jual beli tanah di Munjul. "Saksi dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Dalam hal ini, penyidik KPK juga mendalami Taufik mengenai pengusulan hingga pembahasan anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Taufik menjadi anggota badan anggaran DPRD DKI Jakarta yang terkait dengan program.

"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," ujar Ali.

Sebelum itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan mengenal Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudi Hartono Iskandar yang sudah menyandang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019. "Saya kenal Rudi," ucap Taufik usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/8/2021).
Halaman Selanjutnya....