KPK Fokus pada Tata Kelola Pemerintahan

"Lewat MCP, kita dapat memetakan titik rawan korupsi di setiap daerah dan membantu identifikasi titik-titik rawan yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar korupsi dapat terhindarkan," ujar Alex.

Pada 2023, hasil MCP terhadap 546 Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukkan indeks 75,13 atau turun 1,16 poin dibandingkan hasil MCP tahun 2022. Sebagai evaluasi atas capaian MCP tersebut, Korsup KPK telah melaksanakan penyusunan dan harmonisasi terkait area indikator serta sub-indikator MCP bersama Kemendagri dan BPKP.

Kemudian pada MCP 2024, telah dirumuskan 8 area intervensi dengan 26 indikator dan 62 sub-indikator. Perubahan ini disesuaikan dengan evaluasi hasil skor MCP, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, dan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023 yang mengalami penurunan.

Sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan di lapangan, akan dilakukan beberapa program pendalaman MCP, antara lain pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan pelayanan publik bersama pemangku kepentingan terkait (Tim Saber Pungli) melalui TL pengaduan dan pemantauan dan/atau sidak, penguatan APIP dalam rangka optimalisasi pengawasan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan lainnya, misalnya penyelesaian BMD bermasalah.

Halaman Selanjutnya....