KPK Diminta Kawal Pembiayaan Covid-19

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal semua skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi. Dalam pembuatan regulasi, ditawarkan agar KPK diikutkan agar bisa memberikan masukan.

"Misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK di-update dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan. Termasuk juga terkait dengan desain dan mekanisme program, diharapkan KPK dapat memberikan masukan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati, di Jakarta, Rabu (8/7).

Hal itu disampaikan Ipi seusai Erick Thohir bersama dua wakil menterinya yakni Budi Gunadi dan Kartika Wirjoatmodjo serta Sekretaris Menteri Susyanto menyambangi Gedung Merah Putih KPK. Keempat pejabat Kementerian BUMN itu diterima Pimpinan KPK dengan formasi lengkap bersama Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

"Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dari jam 10.00 WIB, Menteri BUMN membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN," kata Ipi.

Perkuat Koordinasi
Halaman Selanjutnya....