KPK Diharap Ungkap Banyak Malaadministrasi Formula E

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta minta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan permasalahan Formula E terutama banyaknya malaadministrasi.Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, Rabu (7/9).

"Gubernur Anies diharapkan memberi kejelasan atas ketertutupan pengelolaa keuangan dalam pelaksanaan Formula E," katanya.Gilbert menjelaskan dalam rapat evaluasi P2APBD pekan lalu, tidak ada audit. Alasannya tidak ada kantor akuntan yang baik, bersedia mengaudit.

"KPK diharapkan mampu mengungkap banyaknya malaadministrasi yang terjadi. KPK diharapkan membuka aturan sebagai dasar mengetahui adanya keputusan Gubernur yang melampaui wewenang," ujarnya. Gilbert menjelaskan kesewenang-wenangan ini diharapkan juga ditemukan dalam bentuk rupiah. MoU yang dibuat di New York, lalu direvisi di Singapura, tidak pernah diberikan Jakpro ke DPRD karena ketakutan yang tidak mendasar.

"Ini sudah berlebihan. Sebab, adanya tambahan bayaran 90 miliar rupiah juga tidak pernah dibuka dalam rapat," ujarnya.Gilbert menambahkan, banyak sekali penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan Formula E. Semua berujung di gubernur.

"Bagaimana menjelaskan penyelewengan wewenang ini dalam bentuk rupiah menjadi tanggung jawab KPK. KPK diharapkan profesional dan serius mengungkapnya," tuturnya.Kemarin KPK minta keterangan Anies Baswedan soal proses perencanaan hingga penganggaran penyelenggaraan balap mobil Formula E yang digelar di Jakarta Juni 2022.
Halaman Selanjutnya....