KPK Dalami Pembelian Tanah Nurdin Abdullah

Pemekaran Wilayah

Komarudin menjelaskan, Pasal 76 juga akan direvisi terkait pemekaran wilayah, karena ada beberapa daerah yang mengusulkan pemekaran seperti Papua Selatan, Papua Barat Daya yang tidak diproses.

Padahal, menurut dia, di UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua disebutkan pemekaran provinsi-provinsi atas usulan DPRP dan MRP, namun ketika masyarakat usulkan pemekaran terhambat regulasi.

"Dan dalam usulan revisi, pemerintah mengusulkan tambahan satu ayat yaitu pemerintah pusat dapat melakukan pemekaran atas usulan rakyat Papua, tidak hilangkan kewenangan DPRP dan MRP. Kalau DPRP dan MRP deadlock, rakyat bisa usulkan ke Pemerintah," kata Komarudin.

Politisi PDIP itu mengatakan fraksi-fraksi yang ada dalam Pansus akan menyerahkan masing-masing Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dan segera dikompilasi lebih dulu.
Halaman Selanjutnya....