Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Indeks Kota - Setiap Kebijakan di Daerah-Kota Harus Memperhatikan Toleransi

Kota Toleransi Harus Diperbanyak

Foto : Koran Jakarta/Trisno Juliantoro

PENGHARGAAN KOTA TOLERAN - Mendagri, Tjahjo Kumolo (keempat dari kiri) dan Ketua Setara Institut, Hendardi (kedua dari kanan) pose bersama sejumlah kepala daerah yang mendapat penghargaan karena kota yang dipimpinnya dinilai cukup toleran. Pemberian penghargaan dilakukan dalam acara Penghargaan Indeks Kota Toteran 2018 yang digelar di Hotel Ashley, di Jakarta, Jumat (7/12).

A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Setara Institute yang telah menyusun indeks kota toleran di Indonesia. Masalah toleransi memang harus jadi perhatian serius terutama oleh para pemangku kebijakan. Harus didorong agar di negeri ini, makin banyak kota yang punya spirit toleransi.

Tjahjo mengatakan itu, saat memberi sambutan di acara Penghargaan Indeks Kota Toteran 2018 yang digelar di Hotel Ashley, di Jakarta, Jumat (7/12). Penghargaan Kota Toleran 2018 sendiri merupakan gawean dari Setara Institute, lembaga non pemerintah yang punya konsen besar dalam masalah hak asasi manusia, demokrasi dan toleransi.

Menurut Tjahjo, spirit toleransi sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk. Keragaman adalah aset bangsa yang harus dirawat dan dijaga. Dengan sikap toleransi antar warga, kemajemukan bisa dijaga.

"Penghargaan ini sesuatu hal yang menarik, mengingatkan kepada kita Indonesia adalah negara yang majemuk, kita merdeka karena adanya berbagai agama, suku, golongan, bahasa, etnis, budaya menjadi satu Binneka Tunggal Ika," kata Tjahjo. Tidak lupa orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Setara Institute.

Setidaknya, dengan penghargaan ini, adaupaya untuk menyadarkan kepada publik, terutama para pemangku kebijakan bahwa toleransi sangat penting. Dan, itu harusnya tercermin dalam setiap kebijakan di daerah. Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo didaulat untuk menyerahkan penghargaan Kota Toleran 2018.

Di acara yang sama, Ketua Setara Institut Hendardi, mengatakan setelah dilakukan penilaian di tahun 2018 ini, ada kota yang punya skor toleransi tertinggi di Indonesia. Kesepuluh kota itu adalah, Singkawang dengan skor 6.513, Salatiga (6.477), Pematang Siantar (6.280), Manado (6.030), Ambon (5.90), Bekasi (5.890). Kupang (5.857), Tomohon (5.833), Binjai (5.830) dan Surabaya 95.823).

Jakarta Terendah

Berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Setara Institute, Jakarta berada di peringkat tiga terbawah dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2018. Dengan penelitian dari 94 kota seluruh Indonesia, Jakarta hanya memperoleh skor 2.880 tepat di atas Kota Banda Aceh dengan skor 2.830 dan Kota Tanjung Balai dengan skor 2.817.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan bahwa tidak mudah bagi Jakarta untuk menjaga toleransi, karena Jakarta merupakan pusat kekuasaan dan pemerintah, serta segala macam dinamika politik berada di ibukota. Kendati demikian, tambahnya, bukan berarti tidak ada pemimpin yang berusaha menjadikan kotanya toleran.

Namun, hambatan akan selalu datang seperti aksi-aksi yang bersinggungan dengan politik identitas. Ia pun mengatakan solusi hanya bisa dilakukan oleh masing-masing kepala daerah. "Solusi di mereka sendiri. Kami merangsang dari acara semacam ini untuk membuat kota lain berkompetisi dan berlomba meraih kemenangan itu.

Apresiasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri dan Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), memperlihatkan pemerintah menganggap penting soal toleransi ini," katanya. Setara Institute mengeluarkan hasil kajiannya tentang Indeks Kota Toleran terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi yang dilakukan oleh pemerintah- pemerintah kota se-Indonesia.

Pada seremonial penganugrahan 10 besar toleran 2018, Setara Institute menggandeng Kemendagri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama.

tri/AR-3

Komentar

Komentar
()

Top