Korut Tuding AS Kobarkan Perang Dingin Baru di Asia-Pasifik

SEOUL - Media pemerintah Korea Utara (Korut) pada Senin (23/9) menulis bahwa Amerika Serikat (AS) telah memicu konfrontasi di Asia dengan mengatur perilaku militernya dengan Korea Selatan (Korsel), Jepang, Australia, dan negara-negara lain, untuk menciptakan aliansi militer raksasa.

Dengan mengutip hasil Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad) dan pakta keamanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan AS, surat kabar Rodong Sinmun mengatakan bahwa strategi Indo-Pasifik yang agresif dari AS telah menyebabkan ketegangan di wilayah tersebut dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan.

"Meskipun AS membungkus strategi Indo-Pasifiknya dengan kedok membangun kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di dunia, AS sebenarnya mencoba untuk memaksa pihaknya sendiri dan memobilisasi para pengikutnya untuk mengepung dan menundukkan Russia, Tiongkok, dan negara-negara lain demi mengamankan hegemoninya," ungkap surat kabar itu.

"Hegemoni militer AS telah menyebabkan terwujudnya Perang Dingin baru di kawasan Asia-Pasifik, dan atmosfer perang semakin meningkat," imbuh Rodong Sinmun.

Komentar dari Korut itu muncul setelah para pemimpin dari AS, India, Jepang, dan Australia, pada Sabtu (21/9) mengecam peluncuran misil Korut dan program nuklirnya yang mengganggu stabilitas, serta menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi secara lengkap di Semenanjung Korea.

Pada Sabtu lalu, Presiden Joe Biden, PM Jepang, Fumio Kishida, PM India, Narendra Modi, dan PM Australia, Anthony Albanese, mengeluarkan pernyataan bersama setelah KTT Quad yang keempat kalinya di Wilmington, Delaware.

Dalam pernyataan bersama itu, ke-4 pemimpin Quad mengutuk peluncuran misil balistik Korut yang mendestabilisasi dan pengembangan senjata nuklirnya yang terus berlanjut yang melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB. "Peluncuran misil ini merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas internasional," kata para pemimpin Quad dalam sebuah pernyataan yang mereka sebut sebagai Deklarasi Wilmington.

Para pemimpin Quad juga mengatakan bahwa negara-negara yang memperluas kerjasama militer dengan Korut telah merusak rezim nonproliferasi global. "Kami menyatakan keprihatinan kami yang mendalam atas penggunaan jaringan proliferasi, aktivitas siber yang berbahaya, dan pekerja di luar negeri oleh Korut untuk mendanai program senjata pemusnah massal dan misil balistiknya yang melanggar hukum," kata mereka.

"Dalam konteks tersebut, kami mendesak semua negara anggota PBB untuk mematuhi resolusi-resolusi DK PBB yang relevan, termasuk larangan transfer ke Korut atau pembelian dari Korut atas semua senjata dan material terkait," ujar mereka mengacu pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

Tindakan Militer

Sementara itu dari Korsel dilaporkan bahwa pihak militer telah memperingatkan akan adanya tindakan militer yang keras apabila Korut terus melanjutkan provokasi balon sampah.

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel mengatakan pada Senin bahwa pihak militer akan mengambil tindakan yang tegas jika memutuskan rezim Pyongyang telah melewati batas yang berpotensi menimbulkan dampak yang serius pada masyarakat Korsel akibat pengiriman balon pembawa sampah dari Korut.

JCS menuturkan bahwa sejak 28 Mei, Korut telah mengirimkan sekitar 5.500 balon sampah sebanyak 22 kali, dengan tujuan untuk memicu konflik di Korsel agar menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan di tengah masyarakat.

Pihak militer Korsel diketahui terus mengumpulkan balon-balon sampah tersebut setelah mendarat dan menolak permintaan untuk menembak jatuh balon-balon itu di udara, mengingat hal tersebut berpotensi membahayakan keselamatan publik. Adapun ketika mengumpulkan balon-balon sampah tersebut, pihak militer juga telah mengambil tindakan pengamanan sambil melacak balon dan mengawasi aktivitas militer Korut.AFP/RFA/KBS/I-1