Korut Tingkatkan Keamanan untuk Lindungi Kim Jong-un

SEOUL - Aparat kepolisian Korea Utara (Korut) telah diperintahkan untuk meningkatkan keamanan nasional demi keselamatan pemimpin Kim Jong-un di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Informasi itu disampaikan oleh seorang narasumber di Korut kepadaRadio Free Asiapada Kamis (20/10).

Dalam dua bulan terakhir, Korut kembali menerapkan strategi nekad dan berbahaya lewat provokasi berulang dengan memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan serangan nuklir preemptive, uji peluncuran serangkaian misil, dan saat ini Pyongyang diyakini sedang mempersiapk uji coba nuklir lainnya.

"Perintah dari atas mengatakan bahwa otoritas lokal perlu menertibkan situasi dalam negeri dan menghilangkan semua potensi ancaman terhadap kepemimpinan dari dalam," demikian lapor narasumber pejabat peradilan dari Provinsi Hamgyong Utara yang meminta agar jati dirinya dirahasiakan karena alasan keamanan.

"Pada 12 Oktober lalu, Kementerian Jaminan Sosial mengirimkan agenda proyek untuk melindungi keselamatan Pemimpin Revolusi," kata narasumber itu, mengacu pada sebutan kehormatan terhadap Kim Jong-un. "Ini merupakan tanggapan atas peningkatan ketegangan politik baru-baru ini yang mengganggu stabilitas sosial," imbuh dia.

Narasumber itu pun mengatakan bahwa aparat kepolisian telah diperintahkan untuk menemukan dan menghilangkan faktor-faktor yang bisa memicu adu domba di antara penduduk di wilayah hukum mereka sepanjang bulan ini. "Musuh laten adalah orang-orang yang goyah dalam kesetiaan mereka, yang mungkin akan mempengaruhi orang lain," tutur narasumber itu seraya menyebutkan bahwa Kementerian Jaminan Sosial telah memerintahkan polisi dan lembaga keamanan sosial untuk membuat jaringan pengawasan ketat bagi mengidentifikasi orang-orang bermasalah dan mengawasi mereka.

"Mereka memerintahkan polisi untuk menghapus semua subjek yang secara ilegal memasuki yurisdiksi mereka dan mengembalikan mereka ke tempat asal mereka sesegera mungkin dan mencegah subjek bermasalah di yurisdiksi mereka pergi ke daerah lain," kata narasumber itu.

Prosedur Pengawalan

Di Korut, warga tidak dapat dengan bebas bergerak dan menetap di suatu tempat yang mereka suka tanpa izin. Begitu mereka berada di daerah baru, mereka juga harus mendaftar ke pihak berwenang setempat. Tinggal di luar wilayah yang terdaftar, secara teknis dilarang secara hukum.

"Pemeriksaan pencarian dan patroli untuk subjek bermasalah harus dilakukan setidaknya sekali setiap hari bekerja sama dengan pasukan keamanan, badan khusus, dan Pengawal Merah Pekerja-Petani," kata narasumber itu.

Pengawal Merah Buruh-Petani adalah milisi paramiliter dan kekuatan pertahanan sipil terbesar di Korut.

Narasumber itu pun mengatakan bahwa selain mengawasi orang-orang, polisi harus memeriksa kinerja personel mereka dan meninjau status peralatan terkait keamanan mereka.

"Mulai 1 November, persyaratan dan dokumen terenkripsi harus digunakan dalam proses pelaksanaan dan mengarahkan proyek pengawalan," kata narasumber itu, merujuk pada prosedur pengawalan saat para pemimpin mengunjungi atau bergerak melalui suatu daerah.

"Polisi juga harus melakukan pemeriksaan jalur rel kereta api dan jalan raya pada akhir bulan ini untuk menilai faktor risiko dan merenungkan rencana keamanan untuk proyek pengawalan. Pihak berwenang menginstruksikan kementerian untuk membangun rencana operasi dan memobilisasi personel secara acak untuk latihan operasi pengawalan Kim Jong-un," ungkap narasumber itu

Saat melaksanakan perintah, polisi juga harus mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk mencegah penyebaran desas-desus. RFA/I-1