Korut: Sanksi Korsel Akan Makin Picu Permusuhan

Seoul - Korea Utara pada Kamis mengecam upayaSeoul untuk memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang setelah peluncuran rudalnya, menyebut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan pemerintahannya "bodoh" meniru Amerika Serikat (AS), menurut laporan media pemerintah KCNA.

Adik perempuan pemimpin Korea UtaraKim Jong Un, Kim Yo Jong, membuat pernyataan tersebut, yang disiarkan KCNA, memperingatkan bahwa sanksi dan tekanan akan menambah "permusuhan dan kemarahan" Korut.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Selasa mengatakan mereka sedang meninjau sanksi independen terhadap Pyongyang.

Mereka mengatakan sanksi terhadap sektor siber termasuk di antara yang dipertimbangkan jika Korut mendorong uji coba nuklir.

Korut telah melakukan peluncuran rudal balistik dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini dan selama berbulan-bulan Washington mengatakan bahwa Korut kapan saja dapat melakukan uji coba bom nuklir, yang pertama sejak 2017.

"Jika mereka berpikir mereka dapat melarikan diri dari situasi bahaya saat ini melalui 'sanksi', mereka pasti benar-benar bodoh karena mereka tidak tahu caranya hidup damai dan nyaman," kata Kim Yo Jong dalam pernyataan tersebut.

Ia menyebut Yoon dan pemerintahannya sebagai "anjing liar yang berlari" mengejar tulang yang diberikan oleh AS.

Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani urusan antar-Korea, mengeluarkan pernyataan atas komentar "menyedihkan" yang menargetkan pemimpin Korsel.

"Kami sangat menyayangkan sikap (Korut) yang berusaha mengalihkan kesalahan kepada kami ... ketika ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea saat ini disebabkan oleh provokasi rudal Korut yang berulang," kata kementerian itu dalam pernyataan tersebut.

AS telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meminta pertanggungjawaban Korut atas uji coba rudalnya dalam satu suara, saat badan yang beranggotakan 15 anggota itu telah terpecah belah tentang bagaimana menangani Pyongyang dalam beberapa tahun terakhir.

Meski China dan Rusia mendukung sanksi yang lebih ketat setelah uji coba nuklir terakhir Pyongyang pada 2017, pada Mei mereka memveto dorongan yang dipimpin AS untuk lebih banyak hukuman PBB atas peluncuran rudal terbaru Korut.

Sebelumnya, Korea Utara menuding Amerika Serikat (AS) telah mendorongnya ke dalam krisis keamanan dan mengatakan bahwa segala upaya Washington untuk melucuti senjata Pyongyang akan gagal.

"DK PBB telah menutup mata terhadap latihan militer yang sangat berbahaya oleh AS dan Korea Selatan, dan penumpukan senjata mereka yang diarahkan ke DPRK dan mempermasalahkan pelaksanaan DPRK atas haknya yang tidak dapat diganggu gugat untuk membela diri... Ini jelas merupakan standar ganda," kata wakil direktur departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea Kim Yo Jong. SB/Ant/And