Korut Ingin Sanksi Dilonggarkan

SEOUL - Korea Utara (Korut) ingin sanksi-sanksi internasional yang melarang ekspor metal dan impor bahan bakar olahan serta barang-barang keperluan lainnya dicabut untuk memulai kembali pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS). Informasi ini diumumkan para anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (3/8).

"Selain itu Korut juga menuntut dilonggarkannya sanksi-sanksi terhadap impor barang-barang mewahnya termasuk minuman keras," kata para legislator setelah mendapat pengarahan dari badan intelijen utama Korsel.

Pengarahan itu berlangsung sepekan setelah kedua Korea memulihkan saluran telepon langsung (hotline) yang dibekukan Korut tahun lalu.

Media pemerintah Korut pada Selasa tidak sama sekali tak menyinggung tentang tuntutan-tuntutan terbaru Pyongyang bagi pencabutan sanksi-sanksi untuk memulai kembali pembicaraan.

Dalam keterangannya, para legislator Korsel mengatakan bahwa pemimpin Korut, Kim Jong-un, dan Presiden Korsel, Moon Jae-in, telah menyatakan kesediaan untuk membangun kembali rasa saling percaya dan meningkatkan hubungan sejak April, dan Kim telah meminta agar hotline dipulihkan.

Mereka juga mengatakan Korut sangat membutuhkan sekitar 1 juta ton beras, karena ekonominya terpukul oleh pandemi virus korona dan cuaca buruk tahun lalu.

Bank sentral Korsel pekan lalu menyatakan ekonomi Korut mengalami kontraksi terbesar dalam 23 tahun pada 2020 karena negara itu terpukul oleh sanksi-sanksi PBB, langkah-langkah penguncian wilayah (lockdown) terkait Covid-19 dan cuaca.

Prioritas Moon

Presiden Moon sebelumnya telah berjanji untuk membuat peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korut sebagai prioritas utama, sementara AS telah lama menegaskan hubungan dengan Korut tidak dapat ditingkatkan sebelum negara tersebut menghentikan program persenjataan misil balistik dan nuklirnya.

Korut tercatat telah melakukan enam uji coba senjata nuklir sejak 2006 dan menguji coba misil yang mampu menghantam daratan utama AS.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan serangkaian sanksi-sanksi terhadap Korut, termasuk terhadap entitas dan individu di negara yang menutup diri itu, karena melanjutkan program nuklir dan misil balistiknya yang bertentangan dengan resolusi PBB.

AS, Jepang dan Korsel juga telah mengeluarkan sanksi-sanksi terhadap Korut, tetapi sifatnya tidak mengikat terhadap negara-negara lain. CNA/VoA/I-1