Korut Akan Melawan Jika AS Lakukan Serangan Militer

MANILA - Pemerintah Korea Utara (Korut) siap membalas dengan aksi yang lebih kejam terhadap sanksi baru Dewan Kemanan PBB yang dibuat atas prakasa Amerika Serikat (AS).

Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho, menegaskan perlawanan akan dilakukan jika AS melakukan serangan militer ke Korut. Ri Yong menilai sanksi yang dikeluarkan pada akhir pekan lalu tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara Korut.

"Kami tidak akan menempatkan progam senjata nuklir yang kami kembangkan untuk pertahanan diri ke meja perundingan," kata Ri Yong -ho, dalam keterangan yang disampaikan melalui pertemuan tingkat tinggi para menteri luar negeri ASEAN, di Manila, Filipina, Senin (7/8).

Pada Sabtu (5 /8), 15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Russia dan Tiongkok dengan suara bulat mendukung pemberian sanksi baru terhadap Korut. Selama ini, Tiongkok merupakan mitra dagang utama Korut. Sebanyak 90 persen perdagangan Korut berhubungan dengan Tiongkok.

Sanksi Dewan Keamanan PBB tersebut diperkirakan akan memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korut, yakni 3 miliar dollar AS atau setara 39,9 triliun rupiah atas uji coba rudal ICBM pada 2 Juli lalu.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan oleh AS itu melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara. Negara-negara anggota PBB juga dilarang meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara dan investasi baru dalam usaha patungan yang ada saat ini.

Tutup Negosiasi

Ri Yong mengatakan Pyongyang tak akan membuka pintu negosiasi terkait program pengembangan senjata nuklir meskipun mendapat ancaman dari AS.

"Sanksi PBB tidak akan pernah memaksa kami untuk bernegosiasi mengenai program nuklir atau untuk menghentikan usaha nuklir kami," katanya.

Sementara itu, Tiongkok sebagai negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Korut mengaku mendukung penuh "100 persen" pemberlakukan sanksi PBB terhadap Pyongyang.

"Tiongkok pasti akan menerapkan resolusi baru itu 100 persen, sepenuhnya, dan ketat," kata Menteri Luar Negeri, Wang Yi, melalui seorang penerjemah di sela-sela forum keamanan regional yang sedang digelar di Manila, Filipina.

Di tempat terpisah, Duta Besar Tiongkok di PBB, Liu Jieyi, mengatakan kendati mendapat sanksi, Korut masih bisa mendapatkan asupan minyak dari luar negeri.

Penghentian pasokan minyak bumi ke Korut ini memang diusulkan AS, namun tak termasuk dalam resolusi DK PBB yang disetujui. Bila saja disetujui maka ekonomi Korea Utara bakal luluh lantak.
"Ini bukan dilakukan untuk memberi dampak negatif ke rakyat Korea Utara," kata Liu. uci/Rtr/P-4