Korupsi Perlemah Daya Saing

JAKARTA - Sejumlah kalangan menegaskan korupsi menghambat daya saing suatu bangsa sehingga semua elemen harus bergerak bersama memberantas korupsi. Komitmen menciptakan pemerintah yang bersih harus benar-benar dikonkretkan, baik di pusat maupun daerah (pemda).

Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menegaskan korupsi ini adalah pangkal masalah dari berbagai persoalan ekonomi dan sosial di Indonesia. Berbagai data menyebutkan masalah korupsi menjadi pangkal dari inefisiensinya ekonomi.

"Biaya ekonomi dan penanganan sosial menjadi lebih mahal karena adanya korupsi. Akibatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial semakin melebar," tegasnya ketika dihubungi Koran Jakarta, Minggu (11/12).

Dia mengakui korupsi melemahkan daya saing suatu bangsa. Itu mempengaruhi niat investor untuk menanamkan modalnya karena banyaknya biaya tak penting yang bakal terkuras.

Namun, dia menyoroti yang dilakukan pemerintah jauh dari aspek pemberantasan korupsi. UU Cipta Kerja yang banyak mengatur hubungan buruh-industri.

"Justru pemberantasan korupsi jalan di tempat. Padahal jelas pangkalnya adalah korupsi, eh yang diubah aturan buruh," tukasnya.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Akbar, mengatakan benar bahwa korupsi sangat dapat menghambat daya saing ekonomi. "Dana untuk pembangunan dan perputaran di masyarakat yang malah dikorupsi untuk perorangan atau golongan akan menghambat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Selain itu, tingginya tingkat korupsi dapat membuat investor tidak tertarik dalam membuat bisnis karena korupsi dianggap sebagai faktor yang menyebabkan masalah paling besar dalam menjalankan sebuah usaha.

Karena itu, lanjutnya, peran pemerintah di sini sangat krusial. Beberapa hal yang dapat dilakukan di antaranya adalah perlu memastikan sistem pengawasan kepada instansi-instansi secara memadai, mekanisme whistle blowing yang melindungi pelapor, dan hukum yang tegas dan membuat jera koruptor.

Menarik Invetor

Ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan korupsi harus diberantas karena menghambat performa ekonomi. Tata kelola kelembagaan yang lemah cenderung mendorong terjadinya korupsi, menghambat perbaikan performa ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Negara dengan tingkat korupsinya rendah akan lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. "Indonesia memang masih jauh tertinggal dengan negara tetangga. Singapura adalah negara dengan tingkat korupsi terendah ke-4 di dunia, sedangkan Indonesia berada pada urutan 89. Jumlah aliran modal Indonesia pun sepertiga dari aliran modal Singapura yaitu 22 miliar dollar AS," sebut Esther.

Seperti diketahui, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan korupsi merupakan pangkal atau sumber dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan di Indonesia.

"Korupsi adalah pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan, dari urusan penciptaan lapangan kerja, mutu pekerjaan, pelayanan masyarakat, hingga harga kebutuhan pokok," kata Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 seperti dipantau, Jumat (9/12).

Presiden menegaskan pemerintah tidak akan pernah lelah untuk terus-menerus mendorong Indonesia yang bersih dan maju.