Korpri di Luar Kedinasan Rentan Dipolitisasi

Jakarta - Rencana reposisi Korp Pegawai Negeri Sipil (Korpri) jadi polemik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menginginkan Korpri tak lagi jadi organisasi kedinasan. Atau dalam kata lain jadi organisasi diluar kedinasan. Keinginan itu ditentang oleh Ketua Korpri, Zudan Arif Fakrulloh. "Sampai saat ini kami masih memegang amanah dari presiden dan wakil Presiden. Beliau memerintahkan Korpri untuk berada di dalam kedinasan," ujar Zudan, di Jakarta, Kamis (12/7).

Menurut Zudan, justru ketika Korpri tak lagi jadi organisasi kedinasan, rentan dipolitisasi. Birokrasi bisa jadi alat politik. Bahkan sangat mungkin birokrasi akan terkotak-kotak oleh kepentingan politik praktis. Zudan mengakui dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Korupsi Profesi ASN atau Korpri, belum ada titik temu. Isu krusial yang masih diperdebatkan terkait denhan posisi Korpri itu, apakah berada di dalam atau luar kedinasan.

"Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menginginkan Korpri berada di luar kedinasan," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut. ags/AR-3