Kongres Akan Susun Strategi Kebudayaan Nasional

Untuk mengupas apa saja yang dibahas dalam kongres ini, Koran Jakarta mewawancarai Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, di Jakarta, Kamis (22/11), berikut petikan wawancaranya.

Apa sebenarnya Kongres Kebudayaan Indonesia 2018?

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 ini pelaksanaannya mulai tanggal 5-9 Desember 2018 di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Rencananya ada banyak dari penyampaian pandangan dari budayawan dan pelaku budaya itu, ada juga pertunjukan film, pertunjukan teater, pertunjukan musik, dan yang lainnya.

Kongres ini merupakan kulminasi yang puncak dari proses strategi kebudayaan yang berlangsung dari bawah kita ditugaskan oleh Presiden pada tanggal 30 Agustus 2016 untuk menyusun strategi kebudayaan, ya kalau bahasanya beliau grand design tentang kebudayaan kita nih mau ke mana? Apa yang mau dilakukan, bagaimana caranya mengembangkan dan seterusnya.

Apa yang mendorong perlunya diadakan Kongres?

Landasan hukumnya adalah munculnya UU No 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Nah, dalam UU itu disebutkan bagaimana sih langkah-langkah untuk menyusun, harus dari kabupaten/kota naik ke provinsi baru dibawa ke tingkat pusat nanti ditetapkan oleh Presiden.

Proses ini kita jalankan sejak Maret 2018. Sebelum sampai ke tahap Presiden kita bahas dulu kepada semua pelaku budaya. Karena kabupaten/kota yang 256 jumlahnya itu sudah mengumpulkan itu kan tidak tahu satu sama lain.

Lalu, tujuan Kongres Kebudayaan?

Jadi, Kongres Kebudayaan awal Desember nanti untuk membahas sekaligus menetapkan dokumen strategi kebudayaan. Persiapan saat ini kita sedang hubungi semua pembicara dan pengisi acara, kita hubungi pihak-pihak terkait seperti melibatkan sekitar 300 ahli karena mereka dari daerah.

Itu juga akan ada di acara itu. Jadi, saat Kongres sudah tidak ada lagi diskusi, tanggal 9 itu adalah penyampaian isi dari strategi kebudayaan itu kepada khalayak dengan cara-cara kreatif.

Beberapa ahli menilai Kongres Kebudayaan ini belum atau akan tidak berdampak?

Entah apa yang menjadi dasar mereka mengatakan bahwa ini tidak berdampak, tapi sepanjang pengamatan saya ini adalah proses perumusan pemikiran tentang kebudayaan yang paling masif yang pernah dilakukan dalam sejarah republik ini.

Tak pernah dari kabupaten/kota diskusi dari berbagai bidang seniman bertemu dan bekerja berhari-hari dengan biaya sendiri alias independen.

Kemudian dibilang tidak berdampak, ini adalah satu-satunya kongres yang hasilnya itu adalah langsung kebijakan bukan rekomendasi.

Kalau kongres yang lain melakukan diskusi-diskusi keluar dengan rekomendasi. Kalau di sini kita pastikan, diskusi dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), kemudian akan ditetapkan sebagai kebijakan oleh Presiden.

Peran dan fungsi kebudayaan dalam ingar bingar politik?

Kebudayaan itu justru mendinginkan. Tahun ini kan disebut tahun politik, tahun 2019 nanti bulan april ada pilpres. Tapi, sebetulnya secara umum mesti kita nyatakan sebagai tahun kebudayaan.

Karena dari hasil apa pun pemilu itu karena ada legislatif juga yang mana ada pusat, provinsi, kabupaten/kota dan banyak sekali pemilihan-pemilihan itu.

Oke kita punya set kepemimpinan nasional karena proses itu. Kita berharap kemudian semuanya bisa beriktikad bahwa agendanya yang sangat mendesak sekarang ini adalah memajukan kebudayaan.anggie ariesta/AR-3