Komitmen Negara pada Masalah HAM Sudah Baik

JAKARTA - Komitmen negara pada hak asasi manusia (HAM) sudah baik. Salah satu indikatornya, pemerintah sudah meratifikasi lebih dari sepuluh instrumen HAM dunia. Beberapa konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi, di antaranya International Convention on the Right to Child (CRC) dan International Convention on the Elimination and Discrimination againts Women (CEDAW).

"Kalau kami lihat komitmen negara soal HAM, itu tidak kurang sebenarnya karena Indonesia sudah meratifikasi lebih dari sepuluh instrumen HAM," kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional (Komnas) HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam diskusi media, di Jakarta, Senin (29/7). Kemudian, lanjut Beka, indikator yang menandakan komitmen pemerintah sudah baik terkait HAM adalah adanya lembaga negara independen yang mengurus soal HAM. Keberadaan lembaga tersebut menandakan bahwa negara hadir untuk memperbaiki persoalan HAM di Indonesia.

"Kemudian juga, didirikan lembaga negara independen, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, KPK, dan beberapa lembaga lainnya," tutur Beka. Selain itu, kata Beka, inisiatif dari beberapa lembaga negara dan kementerian soal HAM juga menjadi indikator komitmen negara. Lembaga dan kementerian tersebut telah melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait HAM.

Program Latihan HAM

Menurut Beka, beberapa kementerian juga memiliki program latihan HAM agar menghasilkan kebijakan yang berperspektif HAM. Hal itu bisa dilihat di Kemenkumham, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, Kemlu, dan sebagainya. Kendati demikian, keluh Beka, masih ada sejumlah hambatan dalam komitmen pemerintah terhadap HAM. Salah satunya, peraturan daerah (Perda) dan kebijakan daerah yang masih diskriminatif terhadap kelompok rentan dan minoritas. Hal itu yang harus dijadikan perhatian lebih oleh pihaknya dan pemerintah pusat.

"Yang menarik menjadi concern bagi Komnas HAM adalah meningkatnya kebijakan daerah yang diskriminatif. Saya harap pemerintah dapat memperhatikan itu," ucap Beka. Sementara itu, Senior Program Officer HAM dan Demokrasi lnternational NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Mugiyono, menyampaikan hasil riset pihaknya mengenai kabupaten dan kota HAM di Indonesia. Dari 100 kabupaten/ kota yang diriset, 22 di antaranya merupakan kabupaten dan kota yang menurut warganya ramah terhadap HAM. "Ada Binjai, Jepara, Bitung, Denpasar, Surabaya, Bantul, Pasuruan, Mojokerto, Deli Serdang, Balikpapan, Yogyakarta, Medan, Badung, Bojonegoro, Wonosobo, Gunung Kidul, Serdang Bedagai, Karo, Asahan, Banda Aceh, Sigi, Pidie, dan Bandung Barat," ungkap Mugiyono

. Terkait komitmen terhadap HAM, Mugiyono menjelaskan pihaknya telah bekerja sama dengan Komnas HAM, Kantor Staf Kepresidenan, dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menyelenggarakan Festival HAM 2019 yang akan berlangsung di Jember, Jawa Timur, pada 19-21 November 2019. Bupati Jember, Faida, menyatakan pihaknya telah siap untuk menyelenggarakan festival itu, di samping terus membenahi Kabupaten Jember menjadi salah satu kabupaten HAM di Indonesia. Pihaknya terus memperhatikan kebutuhan warganya tanpa diskriminasi.

"Insya Allah kami siap, sambil juga belajar untuk lebih baik lagi. Kami mengajak semua pihak serta masyarakat Indonesia hadir menyaksikan karena festival ini adalah milik kita semua. Bawalah semua yang berkait dengan hak, bawalah ke Festival HAM, apapun layak dibawa ke Festival HAM Jember," kata Faida. Festival itu merupakan bagian dari konferensi Kabupaten/ Kota HAM yang diselenggarakan sejak 2014 yang diinisiasi oleh INFID bersama Komnas HAM. tri/N-3