Komitmen Bangun EBT Harus Direalisasikan dengan Instruksi Presiden

JAKARTA - Komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk segera melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) harus segera direalisasikan. Realisasi itu penting karena negara-negara Eropa tidak akan main-main menghentikan impor barang dari Indonesia dan mengenakan denda 4 persen dari penjualan ke perusahaan yang merusak lingkungan terutama hutan.

Indonesia harus siap dengan kondisi tersebut jika tidak segera merealisikan komitmen untuk beralih ke EBT guna menekan emisi karbon yang memicu pemanasan global.

Agar komitmen tersebut bisa berjalan harus ditopang dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dengan jadwal yang jelas serta sanksi yang menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengimplementasikan pembangkit EBT.

Selama ini, EBT sama sekali tidak dibangun karena hanya mengacu pada keputusan rapat yang sifatnya sebatas imbauan dan tidak mengikat. Pembangunan EBT pun bukan berarti langsung mematikan pembangkit yang sudah jalan, tetapi dipensiunkan secara bertahap seiring dengan meningkatnya kapasitas EBT.

Dalam Inpres itu pun diharapkan menghilangkan semua hambatan pembangunan EBT, termasuk soal komponen impor dan mengharuskan PLN menyerap listrik EBT sebanyak mungkin tanpa pembatasan dan dengan harga yang wajar.
Halaman Selanjutnya....