Komite Sekolah Diminta Tidak Jadi Stempel

JAKARTA - Sejumlah praktisi dan politisi membentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional (FKKSMN). Forum ini dibentuk menyikapi banyak komite sekolah yang dibentuk sekadar formalitas belaka, bahkan dicap sebagai tukang stempel semata.

"Kita bisa bersikap untuk berserikat dan berkumpul itu penting, yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memberikan sumbangsih untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)," ujar anggota DPR RI, Biem Triani Benjamin, di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (25/2).

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, katanya, tidak sedikit kesenjangan di sektor pendidikan masih belum menemukan solusinya.

"Karena di madrasah pun sebenarnya pendidikan anak bangsa juga. Ini bukan perjuangan saya sendiri, tapi ramai-ramai. Sekarang ini kan seolah madrasah seperti dianaktirikan untuk pendidikannya," kata Biem.

Dia mencontohkan, peserta didik di Madrasah Darunnajah mengeluhkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi. Padahal, peserta didik itu sudah menempuh pendidikan sekian lamanya, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama.

"Memang kita ini sedang merancang Undang-Undang Pendidikan. Karena untuk sekolah umum ada di Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah ada di Kementerian Agama. Nah, ini mau kita sinkronkan," jelasnya.

Salah satu pendiri FKKSMN, Iman mengatakan, pihaknya menggagas pembentukan FKKSMN itu karena lembaga komite sekolah yang Permendikbu No.75 Tahun 2016 itu belum berfungsi sebagaimana mestinya. Menurutnya, masih banyak komite sekolah yang hanya formalitas bahkan dibilang tukang stempel ketika ada bantuan ke sekolah terkait.

"Fakta di lapangan, teman-teman komite sekolah ini tidak tahu apa-apa tentang peran dan fungsi komite sekolah. Terkadang kita ujug-ujug disuruh tanda tangan laporan keuangan, dana BOP, BOS, dan lain-lain. Ada semacam ketakutan juga, kepala sekolah takut menyalahi tapi di sisi lain komite sekolah pun banyak tidak tahunya," kata Iman.

Atas dasar itu, pihaknya membuat forum komunikasi komite sekolah dan madrasah. Bahkan, untuk menyukseskannya digelar Kongres Komite Sekolah dan Madrasah Nasional pada Senin (25/2) di Gedung Serbaguna Kompleks DPR RI Kalibata Jakarta Selatan. Kongres ini dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari Pengurus Komite Sekolah dan Madrasah, serta para Tokoh Masyarakat dan praktisi pendidikan.

"Tujuan utama Kongres Komite Sekolah dan Madrasah Nasional ini adalah membentu Organisasi yang mewadahi seluruh Komite Sekolah dan Madrasah seluruh Indonesia yang akan menjadi mitra pemerintah dalam turut serta mewujudkan peran masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan," jelasnya. pin/P-5