Komisi VIII DPR Dukung BPKH Bersama KPK Kawal Pengelolaan Dana Haji

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mendukung upaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama mengawal pengelolaan dana haji.

"Menurut saya langkah BPKH sudah tepat menggandeng KPK adalah upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana umat yang dititip ke BPKH," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut dia, bisa saja kemungkinan terjadi unsur ketidakkesengajaan. Misalnya, hanya keinginan melakukan terobosan, namun melanggar regulasi.

"Semua kebijakan BPKH, untuk investasi harus terukur dan tidak melanggar hukum. Jadi langkah ini sangat tepat," ujarnya.

Langkah itu, lanjutnya juga dapat memberikan rasa aman secara psikologis terhadap jamaah calon haji. Dengan begitu calon haji semakin yakin, dana yang mereka titipkan betul-betul dijaga, dan dimanfaatkan dengan benar oleh BPKH.
Halaman Selanjutnya....