Komisi A DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Dana Rp6 Miliar untuk Mitigasi Banjir

Komisi A DPRD DKI Jakarta melalui Sekretaris Komisi Karyatin Subiantoro meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memanfaatkan anggaran mitigasi banjir senilai Rp6 miliar secara tepat dan efektif.

Karyatin menilai upaya pencegahan dan penanganan potensi banjir BPBD harus bisa dilakukan dengan matang mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan mengenai hujan intensitas tinggi di sejumlah wilayah di Jakarta.

"Jadi APBD perubahan tahun 2022 ini harus memastikan kegiatan mitigasi penanganan korban banjir, jangan sampai tidak. Apapun itu harus antisipasi untuk korban banjir," ujar Karyatin pada Rabu (12/10), seperti dikutip dari Antara.

Selain BPBD, Karyatin mengingatkan upaya pencegahan dan penanganan banjir yang mengancam Jakarta juga harus bersinergi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), dan Dinas Sosial (Dinsos).

"Intinya semua harus berkaitan. Bahwa semua SKPD yang terkait ini harus mempersiapkan sedini mungkin untuk memitigasi kemungkinan yang tidak kita harapkan akibat cuaca yang semakin ekstrem," tutur Karyatin.

Sementara itu, Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menyampaikan pihaknya telah siap menyiagakan 267 personel di tiap kecamatan dan kelurahan untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrim termasuk potensi banjir di Ibu Kota.

Tak hanya itu, Marulitua juga menyiapkan dana sebesar Rp6 miliar untuk menyediakan stok pengaman (buffer stock) beberapa alat serta logistik bagi warga yang terdampak banjir.

"Buffer stock ini terdiri dari makanan siap saji, kemudian kebutuhan lainnya seperti perlengkapan mandi, pakaian, kemudian juga makanan ringan, serta air mineral. Itu sudah kita siapkan juga dengan tenda dan terpal bilamana dibutuhkan ke lokasi pengungsian," ujar Marulitua.