Koalisi Sudah Cukup Gemuk, Sebaiknya Angkat Menteri dari Koalisi

Sejumlah reaksi pun bermunculan dari anggota partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), salah satunya dari Partai Golkar dan PKB yang berusaha mengamankan jatah kursi

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta, pekan lalu. Berikut hasil pembahasannya.

Bagaimana usulan nama-nama menteri dari PKB ke Presiden Jokowi?

Belum ada pembicaraan mengenai kabinet. Insya Allah akan menjadi sikap presiden. Kita tunggu saja karena itu hak prerogratif presiden. Untuk nama-nama tidak akan kita umumkan, nanti hal itu jadi kewenangan presiden.

Terkait dengan jatah pos menteri dari PKB?

Kita tidak berharap pos manapun, semua bergantung kepada presiden. Beliau pasti akan mengajak bicara, nanti kita tunggu.

Kalau ada parpol dari pihak seberang yang merapat?

Pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk, jumlahnya besar, sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. Tetapi kalau dalam rangka rekonsiliasi nasional, why not, tidak masalah.

Jadi, PKB tidak sepakat parpol seberang merapat?

Bukan kurang sepakat, tetapi koalisi di DPR sudah berlebih, sehingga stabilitas sudah cukup. Tetapi kalau demi rekonsiliasi ya monggo. Kalau untuk koalisi sementara yang ada saja.

Lalu, terkait menteri petahana dari PKB, apakah dipertahankan?

Masih belum tahu. Yang pasti kita pada posisi menunggu permintaan presiden, kita menunggu.

Apakah sudah ada pembicaraan dengan KH Ma'ruf Amin?

Belum. Tetapi dalam waktu dekat kita akan sowan ke Kiai Ma'ruf, untuk menyiapkan langkah-langkah ke depan. Pembicaraan tertutup.

Selain itu, apa agenda terdekat PKB?

Kita memiliki agenda prioritas yang mendesak yang harus dilakukan. Pertama, melalui peningkatan mutu dan kualitas pendidikan nasional. Kedua, UMKM yang harus diprioritaskan karena pemilih PKB sebagian besar pelaku UMKM. Ketiga, karena Indonesia dengan umat Islam terbanyak, perjuangan dakwah sosial budaya harus jadi prioritas. Ini akan kita usung baik dalam legislasi maupun anggaran di DPR RI. trisno juliantoro/AR-3