Koalisi Prabowo Kian Retak

JAKARTA - Pascapenetapan perolehan suara Pemilu pada 22 Mei 2019, memperlihatkan adanya pergeseran koalisi partai politik, terutama di kubu koalisi partai pendukung Prabowo - Sandi. Bahkan tidak lama setelah pemungutan suara 17 April sudah ada gejala retaknya koalisi Prabowo - Sandi.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan itu di Jakarta, Minggu (9/6). Menurut Karyono, keretakan kongsi politik tampak dari perbedaan sikap di internal koalisi Prabowo-Sandi terkait dengan hasil perhitungan cepat (quick count). Sikap Partai Demokrat nampak dengan jelas tidak mau terlibat soal klaim kemenangan yang dilakukan Prabowo.

Pun demikian, sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga lebih memilih untuk bertemu Jokowi daripada ikut-ikutan klaim kemenangan Prabowo. "Ya, meskipun Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais dan sejumlah kader PAN lainnya berada bersama-sama kubu pendukung klaim kemenangan Prabowo," ujarnya.

Indikator retaknya koalisi Prabowo - Sandi lanjut Karyono, semakin kuat setelah adanya sejumlah pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi, ditambah lagi dengan silahturahmi putra dan menantu Susilo Bambang yudhoyono ( SBY) ke Jokowi dan Megawati.

Selain itu, pernyataan Prabowo yang menyinggung pilihan politik almarhumah Ani Yudhoyono saat capres nomor urut 02 itu memberikan keterangan pers di rumah duka nampak membuat SBY tidak nyaman. Sehingga Presiden RI keenam itu langsung menanggapi bahwa pernyataan Prabowo tersebut tidak elok untuk disampaikan.

"Hal ini bisa menambah renggangnya relasi politik Demokrat dengan koalisi Prabowo - Sandi. Seperti diketahui, Prabowo mengatakan almarhumah Ibu Ani telah memilihnya pada saat Pilpres 2014 dan 2019," ujarnya. Maka kata Karyono, menyaksikan dinamika politik yang terjadi belakangan ini, boleh jadi koalisi Prabowo - Sandi terancam bubar.

Peta koalisiPrabowo - Sandi bisa berubah. Ada kemungkinan kuat Partai Demokrat dan PAN bakal meninggalkan Prabowo - Sandi dan bergabung dalam koalisi Jokowi. Jika itu terjadi maka pemerintahan Jokowi di periode kedua bisa lebih kokoh. "Sehingga tercipta stabilitas politik yang membuat pemerintahan stabil. Tinggalah Gerindra dan PKS yang berpotensi menjadi partai oposisi di luar pemerintahan," katanya.

Dan nampaknya kata dia, hanya PKS yang masih bersama Gerindra. Dua partai inilah sepertinya yang akan mengkritisi dan mengontrol kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan, meskipun sikap oposisi kedua partai tersebut tidak akan berdampak signifikan menggoyahkan pemerintahan Jokowi.

Langkah Demokrat

Sebelumnya, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan Partai Demokrat yang sekarang dinakhodai SBY, sepertinya akan meninggalkan kubu Prabowo.

Sinyal bakal hengkangnya Demokrat dari koalisi Prabowo makin menguat. Apalagi kata Adi, jika menilik dari pernyataan yang dilontarkan para elite Demokrat, partai tersebut sebenarnya sudah menunjukan sikap tak nyaman bergabung dengan kubu Prabowo. " Dan sinyal itu kian terasa, di mana hubungan tak mesra Demokrat dan Gerindra, makin terlihat ke publik," kata Adi.

Publik pun lanjut Adi, dipertontonkan adegan perang kata-kata antara elite Demokrat dan Gerindra. Tentu, ini menjadi aneh, karena dua partai tersebut adalah kawan sekondan dalam satu koalisi. Maka, secara politik, hubungan antara Demokrat dan Gerindra, bisa dikatakan sudah tidak harmonis lagi.

Bahkan bisa dikatakan, kongsi politik antara keduanya telah retak. Kecil kemungkinan untuk baik kembali. "Bukti tidak mesranya Demokrat dan Gerindra adalah adanya perang kata-kata antara elit-elit parpol tersebut," katanya.

tri/AR-3