KLHK dan Polda Kaltim Koordinasi Tegakkan Hukum

Upaya penegakan hukum tengah dilakukan terkait bocornya pipa Pertamina di perairan Balikpapan. Mereka yang bersalah akan kena sanksi hukum.

JAKARTA - Bocornya salah satu pipa minyak milik PT Pertamina di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (31/3), menyebabkan tumpahan minyak dan pencemaran lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menerjunkan tiga dirjennya, kini tengah berkoordinasi dengan Direktur Reskrimsus Polda Kaltim, terkait penegakan hukum.

"Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani, berkoordinasi dengan Polda Kaltim melakukan penyidikan pidana dan KLHK akan mem-back up. KLHK akan memeriksa hukum perdata dan sanksi administratif serta mediasi masyarakat.

Di lapangan sangat jelas masyarakat mengharapkan dukungan pemerintah untuk mediasi tersebut," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta, Kamis (5/4), setelah mendapat laporan perkembangan lapangan dari Balikpapan. KLHK, kata Menteri Siti, juga meminta kepada GM Pertamina Balikpapan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, terutama yang berada di dekat lokasi kejadian.

Di samping dampak adanya minyak di perairan, dampak lainnya adalah lepasnya volatile organic compound (VOC) ke udara yang menimbulkan bau cukup tajam dan mengganggu kesehatan warga. Pada Kamis siang tadi, tim Gakkum KLHK sempat menngecek lokasi Perumahan Kampung Air (kampung rumah panggung).

Di sana masih ada minyak di bawahnya dan baunya masih sangat terasa. KLH meminta Pertamina membantu menangani masalah tersebut. Dari laporan di lapangan, Menteri Siti mengatakan langkah kegiatan dan hasil pemantauan secara visual, antara lain memperlihatkan sisa tumpahan minyak masih ada di perairan, namun dengan jumlah yang sudah sangat berkurang dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Memang masih ditemukan minyak yang relatif tebal pada beberapa spot atau kantong-kantong minyak di beberapa lokasi. Tim KLHK masih mengambil sampel dan data-data terkait pencemaran akibat tumpahan minyak, termasuk dengan melibatkan para penyelam dan para ahli terkait. "Diminta kepada PT Pertamina untuk melakukan upaya pengambilan spot-spot minyak di beberapa titik agar tidak menyebar," kata Siti.

Awasi Penyaluran

Di samping itu, lanjut Menteri Siti, pengawas KLHK mengawasi sistem penyaluran minyak, baik crude oil maupun produk untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan yang ada. Ini dilakukan guna menjamin keamanan lingkungan. Sampai saat ini, tiga dirjen yang diterjunkan KLHK ke Balikpapan masih berada di lapangan untuk menangani dampak negatif lingkungan atas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Tiga orang dirjen yang dimaksud, yakni Direktur Jenderal Penegakkan Hukum, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Tanggung jawab ketiga dirjen ini adalah mengawasi pemegang izin alias perusahaan swasta dalam rangka mengatasi pencemaran laut sekaligus menghitung ganti rugi. Khusus bagi Dirjen Pengakkan Hukum untuk mencermati pelanggaran apa yang terjadi sehingga insiden itu bisa terjadi. sur/N-3