Klapa Village untuk Kalangan Menengah

JAKARTA - Rumah susun sederhana milik (rusunami) Klapa Village, dengan down payment (DP) 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, hanya diperuntukkan kalangan menengah. Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem DP nol rupiah, tetapi nilai cicilan per bulan tidak mampu dibayarkan oleh kalangan bawah.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan rusunami itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah yang berpenghasilan di atas upah minimum regional (UMR). "Uang mukanya nol, tapi yang menjadi pertanyaan, harga rumahnya terjangkau enggak?" tanya Yayat, di Jakarta, Kamis (25/7).

Dari total 2.359 pendaftar program solusi rumah warga (Samawa), sebanyak 1.790 warga lolos seleksi administrasi untuk membeli rumah itu. Adapun jumlah hunian yang tersedia mencapai 780 unit.

Unit rusunami itu dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu studio tipe 21, kamar tipe 24, dan kamar tipe 36. Harga tiap unit beragam mulai dari 184 juta rupiah hingga 310 juta rupiah.

"Harga rumahnya berarti mengikuti harga pasaran, kisaran 300 jutaan rupiah. Kalau harganya semahal itu, yang mampu (beli) pendapatan delapan jutaan," jelas Yayat.

Rusunami itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan antara empat juta rupiah hingga tujuh juta rupiah per bulan. "UMR DKI Jakarta di bawah empat juta rupiah per bulan. Artinya, masyarakat bawah belum bisa membeli rumah (rusunami)," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menyarankan pemerintah agar mendorong masyarakat mempunyai tempat tinggal layak dengan memperbanyak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) guna mengakomodir jumlah penduduk yang terus bertambah di Jakarta.

"Selain mengembangkan rumah DP nol rupiah, pemerintah seharusnya memperbanyak pembangunan rumah susun sewa. Warga yang butuh rumah banyak, tidak harus milik yang penting mereka punya tempat tinggal dan produktif, sewa enggak apa-apa," ucap Yayat.

Selain itu, kata Yayat Supriatna, Jakarta membutuhkan lebih banyak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) guna mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal masyarakat urban di DKI Jakarta.

"Selain menggembangkan rumah DP nol rupiah, pemerintah seharusnya memperbanyak pembangunan rumah susun sewa. " kata Yayat Supriatna di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) DP nol rupiah yang saat ini marak dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyasar kalangan tertentu saja, khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan cukup besar.

Sebelumnya, pada bulan Maret 2019, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan bahwa sebanyak 49 persen warganya masih menghuni tempat tinggal yang bukan milik mereka.

Seperti diberitakan, sebanyak 1.790 orang pemohon program Solusi Rumah Warga atau Samawa yang dikenal dengan program DP nol rupiah telah memasuki tahap pengajuan permohonan kredit dan pemilihan unit. pin/Ant/P-5