Klaim Sepihak Rumah Dinas

JAKARTA - Berdasarkan data dari Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan sejumlah rumah dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang diklaim milik negara ternyata tidak sepenuhnya milik negara atau menjadi aset negara. Pasalnya, masing-masing perumahan tersebut memiliki sejarah yang berbeda.

"Yang perlu diklarifikasi soal istilah 'dikuasai', tidak sepenuhnya begitu atau benar, karena masing-masing perumahan sejarah keberadaannya berbeda," kata Tim Advokasi Lokataru, Donny Soenaryo dalam keterangan tertulisnya Jakarta, Sabtu (10/7).

Ia memaparkan, fakta sejarah kepemilikan rumah dinas yang berbeda bisa diketahui di Perumahan TNI AD Cijantung, Jakarta Timur. Sedikitnya ada 10 rumah bekas prajurit TNI di Cijantung dengan dokumen yang diklaim milik negara ternyata tidak sah alias tidak punya dasar.

Donny bahkan memberikan nomor kontak salah satu purnawirawan yang bisa menjelaskan secara detail soal perumahan pensiunan TNI AD tersebut.

"Kalau kita bicara secara hukum formal, banyak yang sejarahnya berbeda - beda terkait rumah dinas.
Halaman Selanjutnya....