KKP Dorong Semua Pelabuhan Miliki Fasilitas Pengisian Solar

Selain itu, Kiara juga memandang perlu ada regulasi yang tegas bahwa penyediaan dan distribusi solar subsidi hanya bagi kapal dengan ukuran 10 GT ke bawah.

KKP dan Kementerian ESDM juga diharapkan dapat membangun prasarana pengisian bahan bakar di wilayah nelayan kecil sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Undang-Undang No. 7/2016, kata dia, telah memandatkan kepada pemerintah segera memberikan perlindungan dan pemberdayaan, khususnya bagi nelayan kecil dalam penyedian prasarana dan sarana guna mengembangkan usaha dan memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.

Dia juga menginginkan pemerintah mendata dan melakukan kerja sama dengan nelayan kecil dalam distribusi solar bersubsidi.

Salah satunya, ujar dia, adalah dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan penyedia BBM untuk nelayan atau SPDN guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi. Ant/E-10