KKP Dorong Dunia Bersatu Lawan Praktik "Illegal Fishing"

JAKARTA - Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong masyarakat dan pemerintah di dunia berkomitmen memerangi praktik illegal fishing.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu dengan Duta Besar Norwegia, H.E. Mr. Vegard Kaale di Jakarta, Senin (1/2). Praktik illegal fishing menurutnya, merupakan persoalan global yang perlu disikapi bersama. Setiap negara harus bersuara dan menunjukkan langkah konkrit dalam memerangi praktik yang dapat merusak populasi biota laut ini.

"Praktik illegal fishing merupakan persoalan global yang perlu disikapi bersama. Setiap negara harus bersuara dan menunjukkan langkah konkrit dalam memerangi praktik yang dapat merusak populasi biota laut ini. Salah satu concern kami adalah menjaga laut kami dari praktik illegal fishing," kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/2).

Dia menambahkan bahwa pihaknya sepakat dengan aturan sejumlah negara yang memberlakukan ketentuan ketertelusuran produk-produk perikanan yang masuk ke suatu negara. Dengan begitu, dapat ditelusuri dari mana ikan berasal dan bagai mana proses produksinya.

Menurut Trenggono di samping pemberlakuan ketertelusuran produk perikanan, penerapan teknologi untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal pelaku illegal fishing juga perlu dikedepankan. Untuk ini dirinya mengajak Norwegia bekerjasama mengembangkan teknologi yang dimaksud. Sharing informasi dan teknologi menurutnya penting dalam memerangi praktik tersebut.

"Selain mengenai praktik illegal fishing, kami juga tengah fokus mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri. Langkah ini juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan di tengah stagnannya produktivitas perikanan tangkap sejak beberapa tahun terakhir. Dan Norwegia adalah salah satu negara yang sukses melakukan budidaya. Kami mau belajar. Fokus kami hanya di tiga sampai lima komoditas," katanya.

Sementara itu, Dubes Vegard Kaale sepakat dengan Trenggono bahwa praktik illegal fishing merupakan persoalan bersama. Dia berharap ke depan Indonesia - Norwegia dapat menjalin lebih banyak kerja sama, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

"Kerja sama dua negara ini dalam melawan illegal fishing sebenarnya bukan hal baru. Pada November 2015, berlangsung Joint Statement on Cooperation to Combat IUU Fishing, Fisheries Crime and Fisheries Related Crimes, to Promote Sustainable Fisheries Governance RI-Norwegia di Jakarta," katanya.

Kaale menjelaskan bahwa Implementasi kerja sama pemberantasan IUU Fishing ini mencakup penanganan kasus illegal fishing secara bersama-sama (joint investigation dan technical assistance); pertukaran data dan informasi mengenai pergerakan kapal illegal fishing berbendera asing yang akan memasuki wilayah Indonesia; dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perikanan. mza/E-10